Penyelenggara Pemilu Harus Pahami Regulasi dan Punya Penyelesaian Masalah

CIREBON – Sebanyak 66 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Cirebon resmi dilantik oleh KPU Kota Cirebon, Selasa (24/1/2023), di Ballroom Grage Hotel Kota Cirebon. Hadir dalam kesempatan itu, Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., dan unsur Forkopimda Kota Cirebon. 

Dalam sambutannya, Nashrudin Azis berpesan kepada puluhan PPS yang baru saja dilantik, harus menjaga kesehatan agar dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

“Karena kesehatan sangat penting, mengingat tugas yang tidak ringan. Oleh sebab itu pula setelah dilantik, seluruh PPS perlu menjaga kesehatan hingga pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang,” ungkapnya. 

Selain itu, sambung Azis, PPS juga harus menguasai materi dan regulasi terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Azis mengingatkan, para petugas PPS untuk tidak sungkan berkoordinasi dengan PPK maupun KPU.

Sejalan dengan itu, KPU Kota Cirebon juga diminta untuk membekali materi pengetahuan mengenai kepemiluan kepada penyelenggara, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga petugas TPS.

“Pemahaman terhadap regulasi dalam pelaksanaan Pemilu sangat vital. Karena kalau petugas gagal paham, maka tidak hanya mengurangi kualitas Pemilu, tetapi juga memicu potensi konflik,” tuturnya.

Selain pentingnya memahami aturan, menurut Azis, penyelenggara pemilu juga perlu mampu menyusun problem solving saat menghadapi masalah.

“Termasuk solusi saat menghadapi permasalahan. Harus ada pelatihan dan simulasi kepada penyelenggara pemilu,” kata Azis.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Datin KPU Jawa Barat, Cecep Nurzaman menyampaikan, pelantikan PPS tersebut membuktikan bahwa Jawa Barat siap melaksanakan Pemilu 2024 mendatang. 

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Cirebon, Didi Nursidi, SH., MH., mengatakan, PPS yang dilantik ini tersebar di 22 kelurahan pada 5 kecamatan. Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 mendatang diestimasikan sebanyak 1.009 TPS. 

“Tapi nanti ada tambahan tujuh TPS khusus, seperti misalnya untuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan rumah sakit,” katanya