Wali Kota: Pemerintah Minta Keikhlasan Masyarakat Untuk Tidak Mudik Dulu

CIREBON – Pemerintah berupaya maksimal mencegah warganya untuk mudik. Keikhlasan masyarakat untuk tidak mudik dibutuhkan agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., saat melakukan monitoring bersama dengan Tim Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI) di cek poin Krucuk, Kota Cirebon, Jumat, 07 Mei 2021. “Pemerintah secara maksimal melakukan upaya pencegahan warga untuk tidak mudik,” ungkap Azis. Namun Azis juga meminta keikhlasan dari warga untuk menunda mudik tahun ini. 

Ini dikarenakan pemerintah telah memberikan larangan mudik 2021. Jika pun nekat mudik, ada banyak penyekatan yang harus dihadapi. “Lolos dari titik A, belum tentu lolos di titik B. Banyak penyekatan yang harus dilakukan,” ungkap Azis.

Sekalipun vaksinasi Covid-19 sudah masif dilakukan, namun Azis meminta imbauan pemerintah untuk tidak mudik tahun ini tetap dijalankan. “Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita,” ungkap Azis. 

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, KSP RI, Joko, menjelaskan penyekatan yang dilakukan saat ini cukup efektif untuk menghalau warga  yang akan mudik. “Dari Jakarta menuju Cirebon saja sedikitnya ada 15 titik penyekatan yang harus dilewati,” ungkap Joko. Sehingga sekalipun lolos di pos A, pemudik belum tentu lolos di pos B dan lainnya. Penyekatan ini diakui Joko tidak bisa menahan 100 persen warga untuk tidak mudik, tapi ini merupakan upaya untuk mengurangi. 

Dijelaskan Joko, pada 2019 masyarakat melakukan euforia mudik, sedangkan pada 2020 mudik tidak dilakukan karena orang dalam situasi ketakutan. “Tetapi 2021 ini situasinya orang mungkin merasa aman, euforia vaksin,” ungkap Joko. Euforia vaksinasi Covid-19 yang dilakukan diiringi dengan ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Sehingga akhirnya orang berbondong-bondong melakukan mudik sekalipun sudah dilarang. “padahal kita belum selesai dengan Covid-19,” ungkap Joko. 

Untuk itu, Joko meminta keikhlasan dari masyarakat Indonesia untuk tidak mudik terlebih dahulu tahun ini. Di India, hanya ada 5 juta orang yang melakukan upacara keagamaan. Tapi hari ini rumah sakit mereka kolaps karena banyaknya warga yang terpapar Covid-19. Sedangkan di Indonesia, ada lebih dari 20 juta orang dalam satu minggu hingga 10 hari yang akan melakukan mudik. Jika tidak dilarang dan dilakukan penyekatan akan terjadi mobilisasi besar-besaran yang bisa berdampak pada penyebaran Covid-19 di Indonesia.