Ini 3 Topik yang Jadi Pembicaraan di Coffee Morning Pemda dan DPRD Kota Cirebon

By | February 6, 2019

CIREBON- Keberadaan Bus Rapid Transit (BRT), pariwisata hingga galian C di daerah Argasunya menjadi tiga pokok pembicaraan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kota Cirebon. Ketiga permasalahan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Pemda Kota Cirebon.

Tiga poin tersebut mengemuka saat dilakukan coffee morning antara DPRD dan Pemda Kota Cirebon di ruang Adipura Kencana Balaikota Cirebon, Rabu, 06 Februari 2019. Dalam coffee morning tersebut, Pemda Kota Cirebon dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta para kepala dinas dan jajarannya.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno. S.Ip., M.Si., pada sambutannya meminta kepada Pemda Kota Cirebon untuk bisa lebih tegas dalam menangani permasalahan galian C di Argasunya. “Karena kondisi lahan tersebut sudah semakin kritis,” kata Edi. Selain itu, lahan di daerah Argasunya peruntukkannya sudah ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Namun diakui Edi, kendalanya memang ada di lahan-lahan milik warga. “Ada 48 hektar lahan milik masyarakat,” kata Edi. Lahan tersebut yang saat ini dieksploitasi bahkan dengan menggunakan peralatan berat. Edi juga mengusulkan agar lahan yang dimiliki warga secara pribadi bisa dibeli oleh Pemda Kota Cirebon secara bertahap. “Selanjutnya bisa difungsikan sesuai dengan RPJMD Kota Cirebon,” ungkap Edi.

Pada kesempatan itu, Edi juga menyinggung pariwisata serta keberadaan BRT, bantuan dari Pemprov Jabar. “Untuk pariwisata, setidaknya harus ada kalender wisata. Sedangkan untuk BRT kami berkeinginan 1 hingga 2 bulan realisasinya segera berjalan,” ungkap Edi.

Sementara itu Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, mengungkapkan akan segera menindaklanjuti keinginan rekan mereka di DPRD Kota Cirebon. “Termasuk untuk Argasunya, juga akan segera kita sikapi,” tegas Eti. Diantaranya akan dilakukan alih profesi untuk warga yang masih bergantung sebagai penambang tradisional di Argasunya. Pemda Kota Cirebon juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk penambangan. “itu daerah konservasi yang memang harus dijaga,” kata Eti.

Sedangkan untuk bidang pariwisata, diakui Eti untuk mencapai target 2 juta wisatawan tidaklah mudah. Namun Pemda Kota Cirebon akan terus berupaya dengan melakukan berbagai kegiatan yang mengundang daya tarik wisatawan berkunjung ke Kota Cirebon. Sedangkan untuk BRT menurut Eti saat ini baru ada 5 dan Dishub Kota Cirebon segera menetapkan bus tersebut dipakai untuk kegiatan apa.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Drs. H. RM Abdullah Syukur, M.Si, menjelaskan jika ada dua pendekatan yang akan mereka lakukan, yiatu penguatan struktur tanah serta melakukan terasering.

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon,Mohammad Arief Kurniawan, ST., menjelaskan untuk permasalahan galian C di Argasunya yang harus dilakukan diantaranya penataan lahan serta alih profesi. “Aspek penegakan hukum juga harus menjadi komitmen” ungkap Arief.

240 Total Views 2 Views Today

Your email will not be published or shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.




Kejaksan - Serah terima jabatan dan pisah sambut kepala Rumah Tahanan kelas 1 Cirebon dari kunrat kamiri Amd IP, S.sos M AP Kepada Jalu Yuswa Panjang AmdIP SH Msi dihadiri oleh Sekretaris daerah Kota Cirebon Asep Dedi.( 17/01) Selain dihadiri oleh sekda kota cirebon acara tersebut dihadiri juga oleh Kaspolres Kota Cirebon Vivid adi , Kepala kejaksaan Negeri Cirebon Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Kab Cirebon dan pimpinan daerah yang lain selain itu juga hadir Kakanwil Jawa barat Susi susilawati. Dalam kesempatan tersebut kakanwil kantor Hukum dan HAM Jawa barat Susi Susilawati  mengatakan bahwa di jawa barat ada 104 jabatan yang dipromosikan sebagai bentuk penyegaran di instasinya dan berharap agar pejabat yang baru tidak merusak sistem yang sudah berjalan akan tetapi dapat menjaga dan memelihara instansinya karena saat ini sedang menjadi sorotan publik, Ungkapnya ( PGH) 17/01 Save Save Save Save Save Save