RSS
refresh
close
Memuat
Komentar12
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.211.148.181
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:17
    pejabat yang berkompeten
    pa RW yang kebetulan juga masih berdinas di DPUPR bertitel haji seperti dibutakan dengan keberatan warga lebih berpihak ke pemilik modal
    mudah mudahan di forum ini masih ada pejabat lain yang membaca ini dan masih punya hati nurani walaupun belum berangkat haji
    kami berterimakasih bila ada pejabat pemda kota cirebon yang peduli menindaklanjuti keluhan kami ini
    mumpung pembangunan masih kira2 30 %
    hai para pejabat kota dengarkan keluhan kami
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:11
    yang terhormat pejabat pemda kota cirebon yang terkait dengan Ijin bangunan
    mohon ditinjau ke wilayah RW 05 Kesambi baru RT 2 jalan kesambi baru
    penyalah gunaan SEmpadan bangunan ijin pembangunan Gudang di lingkungan pemukiman tanpa meminta ijin teteangga pihak pengurus RT Rw lalai
    bangunan menyalahi aturan SEMPADAN walaupun mengantongi IMB tapi pelaksanaanya inalillahi tidak mengindahkan aturan sempadan dan amdal lingkungan
    bangunan gudang dengan ketinggian lebih dari 20 meter
  • saran pdam cirebon bisa ONLINE daftar baru, cabut,dll
    10 Jan 2017 08:26
    pa, ko pdam cirebon JADUL banget, bikin web http://pdamkotacirebon.co.id/ ga bisa akses online bayar daftar baru, cabut, aduan,dll. kalah sama pemimpin di jakarta contohnya aetra,pdam jakarta bisa online semua sehari max seminggu kelar.
    sekarang http://pdamkotacirebon.co.id/ ke hacker, pertanda lemah pengawasan, pertanda ada yg mau di cokok KPK!!
  • tio
    14 Nov 2016 20:43
    Pegawai PDAM TUPAREV ga profeisonal, apalagi melayani. banyak pegawai PDAM NGEROKOK, jalan2, makan2(pemberian orang ?) di ruang kerja pada saat jam kerja!!!, klo sifat bawahan begitu jelek,itu cermin sifat asli atasannya. terutama bagian penyambungan pipa pdam baru, SELALU bagian BIAYA ga TRANSPARAN, GA ADA RINCIANNYA.BIAYA TETAP DAN VARIABEL. selalu liat dilapangan dulu baru ada biayanya(pelayanan kelas apa ini), padahal ada biaya yg pernah dikeluarkan di daerah tsb sebelumnya. terus waktu pengerjaan ga jelas patokan bisa bulanan (gile) alesannya meteran abis (alasan klise).ga ada rinciannya detail biaya, langsung jebret 7 jutaan.moga2 Pa Jokowi sidak pungli di PDAM tuparev cirebon.

    ga bisa online seperti PLN sambung baru ato aetra jakarta.kalah inovasi sama BUMD lain (emang disengaja x, dibiarkan, biar rejeki tatap muka ga ilang)
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Sosialisasi Pergub Jabar No. 44/ 2012 di BKPP Cirebon
share
share
arrow_upward
Sosialisasi Pergub Jabar No. 44/ 2012 di BKPP Cirebon
  • schedule26 Maret 2013
  • personhumas
  • visibility262
  • labelBerita

imageKepala Bagian Desa & Kelurahan Setda Propinsi Jawa Barat mewakili Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Propinsi Jawa Barat Drs. Adi Apriandi, MT memipin  Rapat Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat (Jabar) nomor 44 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan & Penegasan Batas Desa di Jawa Barat.,bertempat di Gedung Negara BKPP Wilayah Propinsi Jawa Barat. Selasa (26/3).

Pada kesempatan tersebut, Drs.Adi Apriandi, MT mengatakan  batas-batas desa di Jawa Barat masih belum memenuhi persyaratan penetapan & penegasan batas  desa sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri  nomor 27 tahun 2006, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan kembali guna kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan di Wilayah desa di Jawa Barat.

            Selain itu, dalam rangka harmonisasi & sinkronisasi pelaksanaan penetapan penegasan batas desa di Jawa Barat perlu disusun pedoman penetapan dan penegasan wilayah.

imageSementara itu, ditempat yang sama Kepala Bidang Pemerintahan BKPP Wilyah III Propinsi Jawa Barat Mursid,S.Sos. membacakan sambutan tertulis Kepala Badan koordinasi Pemerintahan & Pembangunan Wilayah III Propinsi Jawa Barat Drs. H. Wawan Sofwan,M.Si. mengatakan dengan di adakannya sosialisasi ini kami sangat mendukung sekali, karena untuk menambah wawasan para Pejabat yang berada di kabupaten/Kota se- Wilayah III dan khususnya Kepala Desa dan BPD yang baru menjabat / di lantik.

            Menurut Mursid,S.Sos. Ketidak jelasan penetapan Batas desa yang selama ini terjadi, seringkali menimbulkan konflik, terutama di Daerah perbatasan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi tinggi atau didalamnya mengandung kekayaan sumber daya alam. Penetapan batas desa dengan cara-cara tradisional yang biasanya dilakukan dengan pengakuan atau batas alam, seringkali menimbulkan masalah. Bukan saja tidak akurat karena mengandalkan ingatan semata bahkan batas alam yang dipakai sebagai penanda batas, bisa berubah. Adapun  acara sosialisasi ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

            Camat Kejaksan Drs.H. Nadi Raharja mempertanyakan batas wilayah antar Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, seperti ; Daerah Pilang  Setra Yasa. Menurutnya bahwa Penduduk/Warga Pilang  Setra Yasa memiliki  KTP Kota Cirebon, sedangkan secara administratif Kependudukan  Pilang Setra Yasa keberadaannya di Wilayah Kabupaten Cirebon, oleh kerena itu kami mohon penjelasan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Hal ini dijelaskan oleh Drs. Adi Apriandi, MT selaku  Nara sumber dalam acara sosialisasi ini mengatakan bahwa permasalahan ini akan kami sampaikan yang berhak menanganinya yaitu  Setda Propinsi Jawa Barat ujarnya.

Nampak hadir : Camat Kesambi Kota Cirebon Subrata, S.Sos. MM, Camat Kejaksan Kota Cirebon Drs. Nadi Raharja, Kepala Bidang Kelurahan BPMPPKB W. Supramuka, Lurah Pekiringan Gandi, SSTP., Ka.Subag Kependudukan & Agraria Bagian Administrasi  Pemerintahan Umum  Setda Kota Cirebon Karman S.Sos., Kepala Desa Se Wilayah III Cirebon serta Dinas - dinas  terkait.

HUMAS PEMKOT CIREBON

RAHARJO


chevron_left
icon
Ngangsu - Ilmu Manajemen Pemerintahan di Kota Cirebon
Pengumuman Pengajuan Permohonan Izin Prinsip 29 Maret 2013
icon
chevron_right