RSS
refresh
close
Memuat
Komentar12
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.205.13.200
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:17
    pejabat yang berkompeten
    pa RW yang kebetulan juga masih berdinas di DPUPR bertitel haji seperti dibutakan dengan keberatan warga lebih berpihak ke pemilik modal
    mudah mudahan di forum ini masih ada pejabat lain yang membaca ini dan masih punya hati nurani walaupun belum berangkat haji
    kami berterimakasih bila ada pejabat pemda kota cirebon yang peduli menindaklanjuti keluhan kami ini
    mumpung pembangunan masih kira2 30 %
    hai para pejabat kota dengarkan keluhan kami
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:11
    yang terhormat pejabat pemda kota cirebon yang terkait dengan Ijin bangunan
    mohon ditinjau ke wilayah RW 05 Kesambi baru RT 2 jalan kesambi baru
    penyalah gunaan SEmpadan bangunan ijin pembangunan Gudang di lingkungan pemukiman tanpa meminta ijin teteangga pihak pengurus RT Rw lalai
    bangunan menyalahi aturan SEMPADAN walaupun mengantongi IMB tapi pelaksanaanya inalillahi tidak mengindahkan aturan sempadan dan amdal lingkungan
    bangunan gudang dengan ketinggian lebih dari 20 meter
  • saran pdam cirebon bisa ONLINE daftar baru, cabut,dll
    10 Jan 2017 08:26
    pa, ko pdam cirebon JADUL banget, bikin web http://pdamkotacirebon.co.id/ ga bisa akses online bayar daftar baru, cabut, aduan,dll. kalah sama pemimpin di jakarta contohnya aetra,pdam jakarta bisa online semua sehari max seminggu kelar.
    sekarang http://pdamkotacirebon.co.id/ ke hacker, pertanda lemah pengawasan, pertanda ada yg mau di cokok KPK!!
  • tio
    14 Nov 2016 20:43
    Pegawai PDAM TUPAREV ga profeisonal, apalagi melayani. banyak pegawai PDAM NGEROKOK, jalan2, makan2(pemberian orang ?) di ruang kerja pada saat jam kerja!!!, klo sifat bawahan begitu jelek,itu cermin sifat asli atasannya. terutama bagian penyambungan pipa pdam baru, SELALU bagian BIAYA ga TRANSPARAN, GA ADA RINCIANNYA.BIAYA TETAP DAN VARIABEL. selalu liat dilapangan dulu baru ada biayanya(pelayanan kelas apa ini), padahal ada biaya yg pernah dikeluarkan di daerah tsb sebelumnya. terus waktu pengerjaan ga jelas patokan bisa bulanan (gile) alesannya meteran abis (alasan klise).ga ada rinciannya detail biaya, langsung jebret 7 jutaan.moga2 Pa Jokowi sidak pungli di PDAM tuparev cirebon.

    ga bisa online seperti PLN sambung baru ato aetra jakarta.kalah inovasi sama BUMD lain (emang disengaja x, dibiarkan, biar rejeki tatap muka ga ilang)
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Sertifikasi Cagar Budaya di Cirebon
share
share
arrow_upward
Sertifikasi Cagar Budaya di Cirebon
  • schedule25 November 2012
  • personadmin
  • visibility205
  • labelBerita

KOTA CIREBON - Kesultanan Keraton Kasepuhan Cirebon menyambut baik adanya Proses pembuatan sertifikasi cagar budaya untuk beberapa cagar budaya di Cirebon. Legalitas dalam bentuk sertifikat cagar budaya itu diharapkan dapat menjaga dan menyelamatkan hasil warisan dan cagar budaya cirebon.

Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan, PRA Arief Natadiningrat mengatakan, perlindungan cagar budaya memang sudah masuk dalam undang-undang dan berbagai peraturan. Namun secara konkret atau per item, peraturan itu belum ada.

Sultan berharap dengan program sertifikasi, seluruh hasil warisan dan cagar budaya di Cirebon semakin terjaga dan terlindungi. "Cirebon (Kota dan Kabupaten) itu kaya akan cagar dan warisan budaya. Mereka harus dilindungi dan diselamatkan. Dengan undang-undang Hak Kekayaan dan Intelektual (HAKI) melalui program sertifikasi, proses penjagaan itu akan berjalan," kata PRA Arief saat di Keraton Kasepuhan, Minggu (25/11/2012) sore.

Sultan Arief mengatakan pihaknya sangat menyambut positif program tersebut. Ia yang terlihat telah lama menanti sikap perhatian pemerintah, mengaku Budaya di Cirebon tidak kalah dengan daerah kebudayaan lainnnya, Bali, Yogyakarta, dan lainnya. Bahkan Cirebon banyak memiliki cagar budaya yang tidak ada di negara lain.

"Program ini sebagai upaya tegas untuk mengantisipasi sikap negara yang suka mengaku-ngaku kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan mereka. Karena pada dasarnya, banyak kebudayaan kita yang tidak dimiliki mereka. Pintu Bacem itu hanya ada di Cirebon, tidak akan ditemui di negera lain," tuturnya dengan menunjuk arsitektur pintu gerbang yang dimaksud.

Selain itu, Arief menegaskan, sertifikasi tidak hanya untuk cagar budaya yang berbentuk tempat dan bangunan saja. Namun seluruh hasil seni dan kreatifitas yang dibangun di Cirebon harus mendapatkan sertifikat HAKI itu, salah satunya adalah nasib batik. Pembuatan batik yang menggunakan cetakan tekstil merupakan perampasan Hak Cipta Pengrajin Batik manual.

"Pabrik-pabrik tektil telah merampas Hak Pembatik Manual. Batik itu dibuat menggunakan kain, ukiran canting yang berisi cat, dan kemudian di lilin. Itu baru yang namanya batik. Yang menggunakan alat catakan saja, sekalipun sama motifnya, itu bukan batik," tegasnya.

Menurutnya, kualitas yang dihasilkan antara tekstil dan lilin sangat berbeda. Bukan hanya itu, urgensitas dari Hak Cipta Batik itu adalah agar para pembatik tidak gulung tikar terhadap daya kreatifitas seni. "Kan yang jadi korban mereka para pembatik manual. Selain berkarya, melalui batik itulah mereka mencari nafkah," ujarnya.


chevron_left
icon
Empat Keraton di Cirebon menjadi Kawasan Berbudaya HKI
Kunjungan Menteri Hukum dan HAM di Lapas Kesammbi
icon
chevron_right