RSS
refresh
close
Memuat
Komentar16
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.146.184.210
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • Iis Nur Afni
    15 Feb 2017 19:30
    Pak Wali yang terhormat,

    Mohon penanggulangan kali Kriyan yang sering banjir. Penyebab banjir karena masyarakat sekitar selalu membuang sampah pada bantaran kali. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah di daerah kami.
    Maka dari itu saya mewakili penduduk sekitar kali kriyan ingin meminta perhatian Bapak, pada permasalahan banjir yg selalu menjadi momok bagi kami.
    Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
  • IVAN
    1 Feb 2017 15:57
    kenapa di kota cirebon tidak terdaftar data SKPD kota cirebon ?
  • Rizki
    26 Jan 2017 08:38
    Pak wali yang terhormat, saya sudah baca beberapa komentar di situs ini. Saya bersyukur masih ada yang peduli dengan cirebon walau melalui komentar disini. Sedikit memang bila kita bandingkan dengan seluruh penduduk kota cirebon. Pak, zaman memang udah mulai digitalisasi semua pengaduan bisa tertampung secara online. Saya yakin masih banyak warga kota yang ingin bersuara tentang masalah kota dan keluarganya. Jadi, izinkan saya merekomendasikan pak Wali untuk menjemput suara mereka dengan datang ke warga lebih sering dan membuka akun media sosial yang mendekatkan silaturahmi bapak dengan warganya. Jujur saya terinspirasi oleh pak Ridwan Kamil yang selalu menjemput warganya baik secara fisik maupun non fisik. Semoga bisa mengikuti jejak beliau. Matur suwun pak.
  • VANZA
    25 Jan 2017 20:50
    SEPERTI LAYAK NYA DIY PENATAAN KOTA DAN JALUR PEDESTARIAN TERTATA APALGI PARIWISATA NYA .
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
SERAH TERIMA PENGALIHAN FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KEPADA OJK
share
share
arrow_upward
SERAH TERIMA PENGALIHAN FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KEPADA OJK
  • schedule31 Desember 2013
  • personkukuh
  • visibility461
  • labelBerita

imageSelasa, (31/12/2013) Walikota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM dan Ketua DPRD Kota Cirebon P Yuliarso BAE hadir dalam acara Serah terima pengalihan Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Jl Yos Sudarso No 5-7 Kota Cirebon.

Merupakan momen penting dan tonggak sejarah baru bagi peran dan tugas Bank Indonesia kedepan.  Dimana tertanggal 1 Januari 2014, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia akan dijalankan oleh OJK. Perjalanan panjang dan berat tentunya dirasakan oleh segenap SDM di Bank Indonesia dalam merumuskan strategi organisasi, pembagian tugas dan fungsi, pengaturan SDM, perencanaan kegiatan operasional OJK serta menggodog arah dan visi Bank Indonesia selanjutnya pasca OJK.

Dalam perspektif yang lebih luas, keberadaan OJK tentunya diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Karena sesuai dengan amanah UU no. 21 tahun 2011 tentang OJK, cakupan objek OJK tidak terbatas pada perbankan, namun melingkupi lembaga jasa keuangan baik lembaga jasa keuangan bank maupun non bank. Lembaga independen baru bauran dari Bank Indonesia dan Bapepam-LK ini juga memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan penyelidikan pada lembaga jasa keuangan. Dengan wewenang yang cukup luas, lembaga baru ini sudah siap menjalankan tugas microprudential guna turut menjaga sistem keuangan yang kuat dan tahan dari tekanan internal maupun eksternal.

Disisi lain, Bank Indonesia selaku otoritas moneter, tentunya tidak lantas lepas tangan dalam memantau perkembangan industri perbankan nasional mengingat transmisi utama kebijakan moneter adalah melalui mekanisme perbankan. Sesuai dengan visi Bank Indonesia yang baru, Bank Indonesia akan mengampu kebijakan macropudential untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan bersama OJK. Upaya penguatan stabilitas sistem keuangan BI-OJK ini juga telah dirintis dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 18 Oktober 2013. Adapun inti dari SKB tersebut adalah komitmen untuk memastikan bahwa transisi pengalihan pengawasan mikroprudensial bank berjalan dengan baik serta tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga dapat dijalankan secara efektif.

Menjelang pergantian tahun 2014, baik persiapan strategi ataupun teknis telah selesai dilakukan termasuk dalam menentukan kantor operasional OJK. Mengingat pendirian OJK tidak terlepas dari penugasan seluruh pegawai Pengawasan Perbankan Bank Indonesia, maka  dalam melakukan kegiatan operasionalnya kantor OJK secara umum masih bertempat di Kantor Bank Indonesia baik di pusat maupun di perwakilan. Untuk kantor OJK yang membawahi wilayah Ciayumajakuning, kantor OJK berlokasi di Jl. Yos Sudarso no. 5-7 Cirebon, lantai 3. Tugas dan wewenang OJK selain melakukan pengawasan perbankan yang antara lain adalah pemberian ijin pendirian bank umum/bpr, mengawasi tingkat kesehatan bank serta melakukan pemeriksaan on-site atas lembaga keuangan. Hanya saja cakupan bertambah luas dari lingkup perbankan menjadi lingkup lembaga jasa keuangan pasca efektifnya OJK. Dipimpin oleh Kepala Cabang OJK, Bapak Ahimsa. segenap tim OJK telah siap untuk memulai langkah baru menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning.


Lembaga jasa keuangan termasuk didalamnya perbankan, pasar modal, pegadaian, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan.
Kebijakan microprudential dapat diartikan sebagai kebijakan yang mengacu pada kondisi tiap-tiap individu lembaga jasa keuangan sebagai objek kebijakan.contohnya: Tingkat kesehatan Bank X.
Kebijakan macropudential dapat diartikan sebagai kebijakan yang melihat kondisi lembaga jasa keuangan secara keseluruhan, contohnya: penentuan GWM. (Kkh)

chevron_left
icon
Walikota Monitoring Pengamanan Lilin Lodaya Tahun 2013
Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW
icon
chevron_right