RSS
refresh
close
Memuat
Komentar16
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.197.136.128
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • Iis Nur Afni
    15 Feb 2017 19:30
    Pak Wali yang terhormat,

    Mohon penanggulangan kali Kriyan yang sering banjir. Penyebab banjir karena masyarakat sekitar selalu membuang sampah pada bantaran kali. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah di daerah kami.
    Maka dari itu saya mewakili penduduk sekitar kali kriyan ingin meminta perhatian Bapak, pada permasalahan banjir yg selalu menjadi momok bagi kami.
    Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
  • IVAN
    1 Feb 2017 15:57
    kenapa di kota cirebon tidak terdaftar data SKPD kota cirebon ?
  • Rizki
    26 Jan 2017 08:38
    Pak wali yang terhormat, saya sudah baca beberapa komentar di situs ini. Saya bersyukur masih ada yang peduli dengan cirebon walau melalui komentar disini. Sedikit memang bila kita bandingkan dengan seluruh penduduk kota cirebon. Pak, zaman memang udah mulai digitalisasi semua pengaduan bisa tertampung secara online. Saya yakin masih banyak warga kota yang ingin bersuara tentang masalah kota dan keluarganya. Jadi, izinkan saya merekomendasikan pak Wali untuk menjemput suara mereka dengan datang ke warga lebih sering dan membuka akun media sosial yang mendekatkan silaturahmi bapak dengan warganya. Jujur saya terinspirasi oleh pak Ridwan Kamil yang selalu menjemput warganya baik secara fisik maupun non fisik. Semoga bisa mengikuti jejak beliau. Matur suwun pak.
  • VANZA
    25 Jan 2017 20:50
    SEPERTI LAYAK NYA DIY PENATAAN KOTA DAN JALUR PEDESTARIAN TERTATA APALGI PARIWISATA NYA .
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Rapat Koordinasi Dampak Dari Kenaikan BBM
share
share
arrow_upward
Rapat Koordinasi Dampak Dari Kenaikan BBM
  • schedule25 Juni 2013
  • personadmin
  • visibility127
  • labelBerita

imageKota Cirebon, Akibat kebijakan Pemerintah Pusat atas Kenaikan Harga BBM, Walikota Cirebon Drs. H. Ano Sutrisno.MM  melakukan rapat koordinasi dengan beberapa dinas terkait. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan diantaranya yang berdampak langsung  dengan kenaikan harga BBM di tingkat masyarakat Kota Cirebon seperti : kenaikan tarif  Angkutan Kota, harga sembako ditingkat pasar tradisional, LPG 3 kg, dan dampak lainnya atas kenaikan harga BBM.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Bank Indonesia Cabang Cirebon Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon (24/06) dihadiri oleh : Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Kodim 0614 Kota Cirebon, Lanal, Satpol PP, Pos dan Giro, Pertamina, Organda, serta para Camat se-Kota Cirebon.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut Walikota Cirebon mengatakan kenaikan BBM berdampak pada semua aspek kehidupan. Walikota berharap kenaikan BBM tidak membuat harga bahan pokok menjadi tidak terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon harus sesuai dengan kondisi dilapangan, sebab data tersebut yang akan dijadikan acuan untuk banyak kegiatan dengan sasaran masyarakat kurang mampu secara ekonomi, serta data tersebut juga digunakan oleh Pemerintah Pusat melalui tim (TNP2K) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Data yang masuk ke Kementerian Sosial dan dikirim kepada  Pos Indonesia yang selanjutnya digunakan untuk menyalurkan BLSM bukan merupakan tugas Pos Indonesia seperti diungkapkan oleh Kepala Pos Indonesia cabang Cirebon, Bety Indah Tristanti. Penyaluran BLSM melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Betty menjelaskan bahwa KPS adalah kartu yang diterbitkan pemerintah pusat sebagai identitas bagi RTS untuk mendapatkan manfaat berbagai program pemerintah, seperti Raskin, PKH, Bantuan Siswa Miskin ( BSM ).

Berdasarkan acuan data dari Pusat, Kota Cirebon mendapat bantuan BLSM sebanyak 17.196 RTS untuk lima kecamatan  diantaranya Kecamatan Harjamukti sebanyak 5.792 RTS, Kecamatan Lemahwungkuk 3.981 RTS, Kecamatan Pekalipan 1.949 RTS, Kecamatan Kesambi 3.342 RTS dan Kecamatan Kejaksan 2.132 RTS. Namun hal tersebut disayangkan oleh salah satu Camat, seharusnya pada saat pendataan, pemerintah tingkat kecamatan atau kelurahan dilibatkan agar dapat menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial di tingkat masyarakat, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi dan saya akan selalu berdoa semoga semuanya lancar tanpa kendala apapun seperti selama ini dari mulai pilkada, pilgub, kenaikan BBM, dan Cirebon akan selalu kondusif dengan kordinasi yang baik antar Dinas di Kota Cirebon, seperti diungkapkan oleh Walikota Cirebon Drs H. Ano Sutrisno, MM. (24/06) Pgh.


chevron_left
icon
Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Cirebon Tahun 2013
Pengumuman Pengajuan Permohonan Izin Prinsip 26 Juni 2013
icon
chevron_right