RSS
refresh
close
Memuat
Komentar11
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.158.166.0
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:17
    pejabat yang berkompeten
    pa RW yang kebetulan juga masih berdinas di DPUPR bertitel haji seperti dibutakan dengan keberatan warga lebih berpihak ke pemilik modal
    mudah mudahan di forum ini masih ada pejabat lain yang membaca ini dan masih punya hati nurani walaupun belum berangkat haji
    kami berterimakasih bila ada pejabat pemda kota cirebon yang peduli menindaklanjuti keluhan kami ini
    mumpung pembangunan masih kira2 30 %
    hai para pejabat kota dengarkan keluhan kami
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:11
    yang terhormat pejabat pemda kota cirebon yang terkait dengan Ijin bangunan
    mohon ditinjau ke wilayah RW 05 Kesambi baru RT 2 jalan kesambi baru
    penyalah gunaan SEmpadan bangunan ijin pembangunan Gudang di lingkungan pemukiman tanpa meminta ijin teteangga pihak pengurus RT Rw lalai
    bangunan menyalahi aturan SEMPADAN walaupun mengantongi IMB tapi pelaksanaanya inalillahi tidak mengindahkan aturan sempadan dan amdal lingkungan
    bangunan gudang dengan ketinggian lebih dari 20 meter
  • saran pdam cirebon bisa ONLINE daftar baru, cabut,dll
    10 Jan 2017 08:26
    pa, ko pdam cirebon JADUL banget, bikin web http://pdamkotacirebon.co.id/ ga bisa akses online bayar daftar baru, cabut, aduan,dll. kalah sama pemimpin di jakarta contohnya aetra,pdam jakarta bisa online semua sehari max seminggu kelar.
    sekarang http://pdamkotacirebon.co.id/ ke hacker, pertanda lemah pengawasan, pertanda ada yg mau di cokok KPK!!
  • tio
    14 Nov 2016 20:43
    Pegawai PDAM TUPAREV ga profeisonal, apalagi melayani. banyak pegawai PDAM NGEROKOK, jalan2, makan2(pemberian orang ?) di ruang kerja pada saat jam kerja!!!, klo sifat bawahan begitu jelek,itu cermin sifat asli atasannya. terutama bagian penyambungan pipa pdam baru, SELALU bagian BIAYA ga TRANSPARAN, GA ADA RINCIANNYA.BIAYA TETAP DAN VARIABEL. selalu liat dilapangan dulu baru ada biayanya(pelayanan kelas apa ini), padahal ada biaya yg pernah dikeluarkan di daerah tsb sebelumnya. terus waktu pengerjaan ga jelas patokan bisa bulanan (gile) alesannya meteran abis (alasan klise).ga ada rinciannya detail biaya, langsung jebret 7 jutaan.moga2 Pa Jokowi sidak pungli di PDAM tuparev cirebon.

    ga bisa online seperti PLN sambung baru ato aetra jakarta.kalah inovasi sama BUMD lain (emang disengaja x, dibiarkan, biar rejeki tatap muka ga ilang)
  • Putri
    14 Nov 2016 10:54
    Kok tidak ada informasi yang berkaitan dengan tempat wisata yang ada di Kota Cirebon ya?
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Pemkot Gelar Penyuluhan Hukum Undang-undang Administrasi Pemerintahan
share
share
arrow_upward
Pemkot Gelar Penyuluhan Hukum Undang-undang Administrasi Pemerintahan
  • schedule16 Desember 2016
  • personkukuh
  • visibility158
  • labelBerita

Dalam kegiatan penyuluhan ini Pemerintah Kota Cirebon menggandeng dua orang pemateri sebagai pembicara dalam menyampaikan materinya yakni Prof Ibnu Dekan Fak Hukum Unswagati dan Advokat Cirebon Pandji Amiarsa.Kegiatan ini juga selain memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Implementasi UU Nomor 30 Tahun 2014 kegiatan ini juga dihubungkan untuk Tugas, Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara.

Pada penyuluhan tersebut, Prof Ibnu menyampaikan, Diskresi tidak bisa dipidana, karena tidak pasti korupsi hanya sebatas melanggar norma hukum administrasi. "Namun sering kali menjadi alat para pejabat untuk melindungi diri dari korupsi," ujarnya dalam Penyuluhan Hukum Tentang Implementasi UU Nomor 30 Tahun 2014 Dihubungkan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara.

Sementara itu salah seorang pembicara lain Pandji Amiarsa mengatakan, menjalankan aturan sesuai UU ASN adalah kewajiban. Namun disatu sisi ketika dihadapkan waktu sulit tapi para ASN harus mengambil keputusan. "Layanan cepat terpaksa harus memotong jalur birokrasi. Ini euforia yang dilahirkan dalam semangat reformasi, masyarakat cenderung melihat sisi penjaraan, seperti artis, mistis, kpk," ujarnya.

Padahal, menurut Pandji, UU Tipikor dilatarbelakangi pemulihan negara. Oleh karena itu, pemidanaan adalah langkah terakhir. "Dari kacamata advokat akan selalu masuk ke wilayah dalam status diduga," ujar Pandji.

Menurut Pandji, Diskresi sebelumnya banyak dilakukan untuk semangat percepatan, kepentingan politik tertentu. Tapi Diskresi terlihat kendur ketika pelaku diskresi terseret kasus pidana. "Lahirlan UU ASN, berusaha memberikan hak imunitas pejabat pemerintah ketika harus ambil keputusan maupun tindakan tidak biasa," tutupnya. ***


chevron_left
icon
BELAJAR DARI BANYUWANGI PEMKOT CIREBON GELAR FGD UNTUK MEWUJUDKAN CITY BRANDING
SEKDA LEPAS 83 PNS YANG TELAH RESMI PURNA BAKTI
icon
chevron_right