RSS
refresh
close
Memuat
Komentar21
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.198.118.102
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • Reza Bintang
    26 Apr 2017 20:00
    Yth. Pemkot Kota Cirebon
    Saya ingin memberikan sedikit komentar tentang Jalan Cipto MK tepatnya di depan CSB Mall. Dengan keadaan sekarang Kota Cirebon semakin ramai baik oleh masyarakat Cirebon sendiri maupun wisatawan yyang melewati Jlan Cipto MK ini sangat merepotkan karena keadaan selalu macet dan padat,terlebih pada waktu weekend. Saran saya semoga pemkot Cirebon bisa memfokuskan ruas jalan disana menjadi lebih lebar lagi dan apabila memungkinkan dijadikan satu arah saja (one way), mungkin satu arah jalan bisa akan menguraikan kemacetan. Trims
  • mana saber pungli cirebon
    22 Mar 2017 17:09
    https://m.detik.com/news/berita/d-3453929/minta-duit-ke-pemilik-ruko-2-pns-kecamatan-ciracas-kena-ott

    http://www.radarcirebon.com/beredar-info-kpk-geledah-pd-pembangunan-dirut-tak-ada-tamu-dari-kpk.html

    mana saber pungli cirebon,jangan2 cuma formalitas.malu malu.uang pajak rakyat dibagi2, pemda pura2 ga tau,banyak oknum pns yg mainin duit rakyat sih.
  • mana saber pungli,tau laporkan!!!
    22 Mar 2017 16:48
    https://m.detik.com/news/berita/d-3453929/minta-duit-ke-pemilik-ruko-2-pns-kecamatan-ciracas-kena-ott
  • Edis
    21 Mar 2017 09:23
    Assalamulaikum wr.wb.
    Pak wali yang terhormat, saya hanya ingin bertanya kepada bapak tentang berberapa hal :
    1. Apaka di pemkot sudah membentuk tim SABER PUNGLI? Kalau sudah, sejauh mana hasil dari tim SABER PUNGLI, karena masih banyak di sekolah-sekolah negeri yang memungut biaya yang cukup besar terutama pada siswa kelas 6 SD. kalau tidak salah semua kegiatan siswa dibiayai oleh dana BOS. Kalau belum di bentuk kenapa?
    2. Untuk layanan pengaduan masyarakat kenapa sulit dibuka? sekarang zamannya digital, kenapa kta tidak memanfaat media sosial sebalai layanan pengaduan masyarakat biar lebih mudah dan cepat.
    Sekian dan terima kasih. mohon maaf apabilah kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati bapak. sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar2nya.
  • Winayu
    26 Feb 2017 12:38
    Salam...

    Saya hampir setahun tinggal di cirebon. Ketika berkeliling di kota cirebon, saya melihat banyak :
    1. sampah berserakan yakni
    - Di pinggir jalan di sepanjang jalan Siliwangi (Sekitar depan Mall Surya)
    - Area Stadion lapangan sepak bola terdapat sampah di tempaat duduk penonton
    - Area berjualan PKL di stadion ketika hari minggu pagi, sore hari masih terdapat sampah
    - Minggu siang masih terdapat sampah di area bekas car free day
    - Sepanjang jalan pasar kanoman yang terlihat kumuh, dan terdapat genangan air hitam ketika hujan selesai
    - Dan beberapa spot/jalan di kota cirebon
    2. Sungai di belakang grage mall terdapat sampah
    3. Rumput liar di sepanjang trotoar (diantranya di trotoar sekitar jalan Ciptomangunkusumo) dan di jaln samadikun/jl sisingamaaraja
    4. Ruang publik/taman yang saya pikir minim, sehingga susah mencari tempat nongkrong selain di cafe2 dipinggir jalan.
    5. Budaya Tertib berlalu lintas warga yang kurang. Misal : 1 motor dikendarai oleh 3 orang dewasa terlebih tidak menggunakan Helm, pengemudi motor yang tidak menggunakan Helm, menerobos lampu merah untuk pengguna motor dan angkutan umum.

    Sebagai warga baru dan dengan melihat potensi kota cirebon yang masih bisa dikembangkan sebagai kota wisata kuliner dan Budaya (Kraton dan Batik), saya berharap Cirebon bisa menjadi kota wisata yang Bersih, Ramah dan tertib berlalu lintas, dan nyaman untuk warganya dengan menyediakan ruang public sebagai tempat berkumpul/tempat beraktivitas/menyalurkan hobi yang positif bagi pemuda, tempat melepas lelah dan berekreasi untuk keluarga.
  • Iis Nur Afni
    15 Feb 2017 19:30
    Pak Wali yang terhormat,

    Mohon penanggulangan kali Kriyan yang sering banjir. Penyebab banjir karena masyarakat sekitar selalu membuang sampah pada bantaran kali. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah di daerah kami.
    Maka dari itu saya mewakili penduduk sekitar kali kriyan ingin meminta perhatian Bapak, pada permasalahan banjir yg selalu menjadi momok bagi kami.
    Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
  • IVAN
    1 Feb 2017 15:57
    kenapa di kota cirebon tidak terdaftar data SKPD kota cirebon ?
  • Rizki
    26 Jan 2017 08:38
    Pak wali yang terhormat, saya sudah baca beberapa komentar di situs ini. Saya bersyukur masih ada yang peduli dengan cirebon walau melalui komentar disini. Sedikit memang bila kita bandingkan dengan seluruh penduduk kota cirebon. Pak, zaman memang udah mulai digitalisasi semua pengaduan bisa tertampung secara online. Saya yakin masih banyak warga kota yang ingin bersuara tentang masalah kota dan keluarganya. Jadi, izinkan saya merekomendasikan pak Wali untuk menjemput suara mereka dengan datang ke warga lebih sering dan membuka akun media sosial yang mendekatkan silaturahmi bapak dengan warganya. Jujur saya terinspirasi oleh pak Ridwan Kamil yang selalu menjemput warganya baik secara fisik maupun non fisik. Semoga bisa mengikuti jejak beliau. Matur suwun pak.
  • VANZA
    25 Jan 2017 20:50
    SEPERTI LAYAK NYA DIY PENATAAN KOTA DAN JALUR PEDESTARIAN TERTATA APALGI PARIWISATA NYA .
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Media Workshop BPK RI Perwakilan Jawa Barat : Penerapan SAP Berbasis Akrual
share
share
arrow_upward
Media Workshop BPK RI Perwakilan Jawa Barat : Penerapan SAP Berbasis Akrual
  • schedule23 Agustus 2016
  • personadmin
  • visibility620
  • labelBerita

image

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah secara rutin mengadakan kegiatan Media Workshop yang melibatkan peserta dari unsur  Humas Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Insan Media Cetak maupun Elektronik serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hari ini Selasa (23/8), bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, kembali dilaksanakan Media Workshop dengan tema “Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Di Jawa Barat”.

Dalam laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Setyo Prayitno, bahwa tujuan kegiatan media workshop ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan mendasar antara basis kas menuju akrual dengan basis akrual dan kewajiban penerapan basis akrual oleh Pemerintah daerah dalam LKPD TA. 2015. “Kita berharap rekan rekan yang bergerak dibidang kehumasan maupun pers memiliki pemahaman  mendasar  tentang  perbedaan basis kas dan akrual  yang kemudian dapat disosialisasikan kepada masyarakat”, ujar Setyo Prayitno.

Selain Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI Arman Syifa, hadir sebagai pembicara pada acara tersebut Kepala Sub Auditorat (Kasubaud) Jabar I Emmy Mutiarini dan Kasubaud Jabar II Hesti Sunaryono, sementara moderator kegiatan adalah T. Ipoeng Andjar Wasita Kasubaud Jabar III.

Dalam penjelasannya, Emmy Mutiarini menyampaikan bahwa dasar hukum penerapan basis akrual  diantaranya Pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dana Pasal 70 (2) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  2004, “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan Belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun”, jelasnya.

Konsep basis akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual dapat dijelaskan sebagai berikut : basis kas adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya aliran kas atau setara kas, dan basis akrual adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi.

Sementara itu Kepala Perwakilan Arman Syifa menyampaikan dalam paparannya bahwa terdapat peningkatan Opini WTP atas LKPD TA. 2015 di Jawa Barat, “ada 20 entitas yang memperoleh opini WTP atas LKPD TA. 2015 ini meningkat dimana pada tahun 2014 hanya 13 entitas, sementara untuk WDP pada Tahun 2015 ada 7 entitas dan discalmer ada 1 entitas dengan jumlah total entitas 28”, jelas Arman Syifa.

image

“Permasalahan Umum dari entitas yang memperoleh WDP sebagian besar adalah masalah Aset Tetap, dan beberapa mengenai piutang serta persediaan”, tambah Arman.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan pula beberapa rekomendasi BPK terhadap berbagai permasalahan atas LKPD TA. 2015 di Jawa Barat.Rekomendasi terkait permasalahan umum yaitu : Menginventarisir semua rekening Bendahara di SKPD dan menerbitkan SK Kepala Daerah atas rekening tersebut. Melakukan inventarisasi atas Aset Tetap dan secara bertahap melakukan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah pemda. Memberikan sanksi kepada PPTK dan Bendahara yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Mengembalikan kelebihan pembayaran atas Biaya langsung Personil dan Biaya Langsung non Personil ke Kas Daerah. Melakukan inventarisasi atas Piutang PBB P2 dan BPHTB.

Rekomendasi  atas permasalahan terkait penerapan berbasis akrual yaitu : Menginstruksikan Kepala BPKAD untuk mengusulkan revisi kebijakan akuntansi daerah yang berbasis akrual. Menyusun sisdur pelaporan dana BOS dan Block Grant tujuan pelaporan LKPD berbasis akrual. Memerintahkan menyajikan nilai Persediaan dan  nilai penyusutan sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan.

Rekomendasi atas pemanfaatan aplikasi dalam penyusunan LKPD yaitu : Menganalisis kebutuhan system aplikasi dalam penerapan SAP berbasi akrual. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi pada pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah. (Humas)

 

chevron_left
icon
Sail Karimata 2016 Motor Penggerak Ekonomi Kawasan Indonesia Barat
Agus Alwafier Tutup Usia, Azis Rasakan Duka Mendalam
icon
chevron_right