RSS
refresh
close
Memuat
Komentar12
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.205.173.230
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:17
    pejabat yang berkompeten
    pa RW yang kebetulan juga masih berdinas di DPUPR bertitel haji seperti dibutakan dengan keberatan warga lebih berpihak ke pemilik modal
    mudah mudahan di forum ini masih ada pejabat lain yang membaca ini dan masih punya hati nurani walaupun belum berangkat haji
    kami berterimakasih bila ada pejabat pemda kota cirebon yang peduli menindaklanjuti keluhan kami ini
    mumpung pembangunan masih kira2 30 %
    hai para pejabat kota dengarkan keluhan kami
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:11
    yang terhormat pejabat pemda kota cirebon yang terkait dengan Ijin bangunan
    mohon ditinjau ke wilayah RW 05 Kesambi baru RT 2 jalan kesambi baru
    penyalah gunaan SEmpadan bangunan ijin pembangunan Gudang di lingkungan pemukiman tanpa meminta ijin teteangga pihak pengurus RT Rw lalai
    bangunan menyalahi aturan SEMPADAN walaupun mengantongi IMB tapi pelaksanaanya inalillahi tidak mengindahkan aturan sempadan dan amdal lingkungan
    bangunan gudang dengan ketinggian lebih dari 20 meter
  • saran pdam cirebon bisa ONLINE daftar baru, cabut,dll
    10 Jan 2017 08:26
    pa, ko pdam cirebon JADUL banget, bikin web http://pdamkotacirebon.co.id/ ga bisa akses online bayar daftar baru, cabut, aduan,dll. kalah sama pemimpin di jakarta contohnya aetra,pdam jakarta bisa online semua sehari max seminggu kelar.
    sekarang http://pdamkotacirebon.co.id/ ke hacker, pertanda lemah pengawasan, pertanda ada yg mau di cokok KPK!!
  • tio
    14 Nov 2016 20:43
    Pegawai PDAM TUPAREV ga profeisonal, apalagi melayani. banyak pegawai PDAM NGEROKOK, jalan2, makan2(pemberian orang ?) di ruang kerja pada saat jam kerja!!!, klo sifat bawahan begitu jelek,itu cermin sifat asli atasannya. terutama bagian penyambungan pipa pdam baru, SELALU bagian BIAYA ga TRANSPARAN, GA ADA RINCIANNYA.BIAYA TETAP DAN VARIABEL. selalu liat dilapangan dulu baru ada biayanya(pelayanan kelas apa ini), padahal ada biaya yg pernah dikeluarkan di daerah tsb sebelumnya. terus waktu pengerjaan ga jelas patokan bisa bulanan (gile) alesannya meteran abis (alasan klise).ga ada rinciannya detail biaya, langsung jebret 7 jutaan.moga2 Pa Jokowi sidak pungli di PDAM tuparev cirebon.

    ga bisa online seperti PLN sambung baru ato aetra jakarta.kalah inovasi sama BUMD lain (emang disengaja x, dibiarkan, biar rejeki tatap muka ga ilang)
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Listrik Baik untuk Indonesia Mandiri Energi
share
share
arrow_upward
Listrik Baik untuk Indonesia Mandiri Energi
  • schedule27 Oktober 2016
  • personkukuh
  • visibility343
  • labelBerita

imageEnergi listrik dengan segala kebaikan yang dihasilkannya menjadi jalan pembuka peradaban yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Lalu bagaimanakah awal mula pengelolaan dan penyediaan listrik di Indonesia?

imagePengelolaan dan penyediaan energi listrik dimulai pada tahun 1927 oleh Pemerintah Belanda dengan membentuk s'Lands Waterkracht Bedriven (LWB), perusahaan listrik negara yang mengelola beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) di Indonesia. Perusahaan ini sempat dikuasai oleh Pemerintahan Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 direbut kembali oleh para pemuda serta pekerja listrik dan gas di Indonesia. Pada bulan September 1945 delegasi dari pekerja listrik dan gas dan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno, dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah No. 1 tahun 1945 tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Tanggal bersejarah tersebut, 27 Oktober, diperingati sebagai Hari Listrik Nasional.

imagePeringatan Hari Listrik Nasional menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyediakan listrik yang lebih baik. Hingga Agustus 2016, Pemerintah berhasil mencapai tingkat rasio elektrifikasi nasional menjadi 89.53% (di tahun 2015 sebesar 88.3%). Meningkatnya rasio elektrifikasi tersebut didasari oleh peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik di tingkat nasional yang bertambah sebanyak 2.510.337 rumah tangga. Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga berlistrik terbesar, yakni 1.005.991 rumah tangga. Kondisi ini berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia sebesar 6.05% pada Semester I 2016.

imageUpaya penambahan rasio elektrifikasi juga didukung dengan pengerjaan konstruksi infrastruktur listrik yang terus dilakukan. Salah satunya melalui program pembangkit 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di Bantul, Mei 2015 lalu. Program ini menjadi pelengkap program 7.000 MW yang dirancang pada era pemerintahan sebelumnya. Hingga September 2016, sebesar 4.133 MW sudah beroperasi, 12.317 MW sudah memasuki masa konstruksi, sementara 8.641 MW sudah menyelesaikan tahapan kontrak.

Tidak hanya meningkatkan pembangunan pembangkit, infrastruktur listrik lain seperti transmisi dan gardu induk juga dibangun yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Transmisi yang telah beroperasi hingga September 2016 sebesar total 3,924 kms sementara total 16.053 kms sudah masuk ke dalam tahapan konstruksi. Sejalan dengan transmisi, pembangunan gardu induk pun cukup pesat. Sebesar 12.245 MVA gardu induk telah beroperasi dan 21.147 MVA sedang dalam konstruksi.

Upaya penyediaan listrik yang baik

Untuk memastikan bahwa penyediaan ketenagalistrikan memenuhi aspek keamanan, keandalan dan laik operasi, pengawasan ketenagalistrikan menjadi faktor penting. Sejak

masa pemerintahan Jokowi-JK, telah diterbitkan 14 regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan dan tata kelola ketenagalistrikan. Tidak hanya melalui penerbitan regulasi, pengawasan juga terus dilakukan melalui berbagai upaya.

  1. Pengawasan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dari Pemerintah yang ditujukan bagi para pelaksana di subsektor ketenagalistrikan. Terdapat 9 kategori yang diawasi mutu pelayanannya, seperti kategori tegangan di titik pemakaian, frekuensi di titik pemakaian, kategori lama gangguan yang dialami per pelanggan, jumlah gangguan per pelanggan, kecepatan pelayanan sambungan baru, kecepatan pelayanan perubahan daya, kecepatan menanggapi pengaduan gangguan, kesalahan membaca KWh serta waktu koleksi kesalahan rekening.
  2. Pengawasan keamanan instalasi listrik melalui Sertifikasi Laik Operasi (SLO) sebagai bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik. Pengajuan permohonan Sertifikat Laik Operasi dan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui layanan 1 (satu) pintu dengan menggunakan aplikasi online. Proses pelayanan satu pintu ini pun telah dipercepat, dari 79 hari menjadi 22 hari.
  3. Pengawasan terhadap kemudahan penyambungan listrik (Getting Electricity). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM berkomitmen meningkatkan peringkat Getting Electricity menjadi peringkat 23 di tahun 2017.
  4. Pengawasan terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia. Ditjen Gatrik Kementerian ESDM telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan pada 30 September 2016 untuk peningkatan kompetensi siswa SMK dibidang ketenagalistrikan.

Berbagai usaha penyediaan listrik dan pengawasan dari Pemerintah akan terus dilakukan meski bukanlah hal sederhana. Diperlukan waktu tidak sebentar untuk penyediaan akses listrik sehingga pemakaian listrik sebaiknya dilakukan dengan bijak. Seiring dengan modernisasi di Indonesia, kita sering kali tidak menyadari bahwa masih ada energi listrik yang terpakai dari alat-alat elektronik yang dibiarkan dalam keadaan standby dan tidak digunakan (vampir listrik). Banyak energi listrik terbuang karena penggunaan yang tidak bijak. Sebagai gambaran, data dari www.standby.lbl.gov menyebutkan bahwa notebook yang dibiarkan dalam keadaan standby masih mengkonsumsi 50 watt listrik. Begitu pula dengan pemutar DVD yang mengkonsumsi 10.58 watt, oven sebesar 4.9 watt, layar komputer sebesar 3.5 watt, printer sebesar 4 watt, alat fax sebesar 8.71 watt serta charger telepon genggam sebesar 1 watt.

Rata-rata kita membiarkan 83 watt listrik terbuang per jam nya. 83 watt tersebut bisa digunakan untuk menyalakan 11 lampu LED selama 1 jam. Bayangkan dampak positif nya jika lampu LED ini dinyalakan di daerah terpencil di Indonesia. Dalam kampanye Potong 10% dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM pun disebutkan, bahwa mematikan 1 jam listrik di Jawa dan Bali sama dengan menerangi 2.527.469 rumah di Timur Indonesia. Penghematan listrik atau konservasi energi dalam kehidupan sehari-hari semakin diperlukan karena

penyediaan listrik tidaklah mudah dan murah. Manfaat baik listrik harus terus kita tingkatkan, agar Negara kita Indonesia bisa mewujudkan kemandirian energi.

(Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM dan Tim Komuninasi Pemerintah Kemkominfo)


chevron_left
icon
Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA  PEMKOT :  PEMUDA HARUS MENJADI PELOPOR POSITIF DI KANCAH INTERNASIONAL
icon
chevron_right