RSS
refresh
close
Memuat
Komentar22
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.145.94.234
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • ROYAN SULAIMAN
    30 Mei 2017 14:07
    Assalamualaikum
    Pak walikota

    Selamat Menunaikan ibadah puasa
    Saya ingin memberi masukan

    Tiket Masuk ke tempat2 wisata di cirebon sepertinya kemahalan Di Kuningan saja tiket masuk objek wisata - 5000/7000

    Jangan mahal2 agar orang cirebon maupun wisatawan yg datang tidak kapok berkunjung ke cirebon

    Pelanggaran lalu lintas banyak terjadi di depan CSB Mall dan SMK BPK PENABUR, terutama dalam hal melawan arus dan tidak menggunakan helm, kalau bisa U-TURN di depan bekas DAMRI di tutup saja.

    Berkaca pada tahun2 yang lalu Menanggapi fenomena pedagang musiman di alun2 kejaksan/titik yg lainnya di bulan ramadhan, alangkah baiknya bila PEMKOT MEMFASILITASI atau menyediakan tempat/lokasi tertentu agar tertata rapih,dan kendaraan yg datang pun tidak parkir sembarangan

    mari kita jadikan BRAND IMAGE KOTA CIREBON menjadi lebih baik lagi,

    bersih(fasilitas kebersihan ada di setiap area publik)

    indah(pohon2 rindang/taman di setiap perempatan
    baliho2 yg bikin ruwed kalo bisa di copot),

    tertib(pengendara/warganya taat hukum)

    aman (aman dari gengster/kumpulan2 orang yg suka kliaran/kongkow2 di pinggir jalan kalo malem)

    Semoga aspirasi kecil ini di dengar, maju terus kota cirebon.

    Waalaikum salam
  • Reza Bintang
    26 Apr 2017 20:00
    Yth. Pemkot Kota Cirebon
    Saya ingin memberikan sedikit komentar tentang Jalan Cipto MK tepatnya di depan CSB Mall. Dengan keadaan sekarang Kota Cirebon semakin ramai baik oleh masyarakat Cirebon sendiri maupun wisatawan yyang melewati Jlan Cipto MK ini sangat merepotkan karena keadaan selalu macet dan padat,terlebih pada waktu weekend. Saran saya semoga pemkot Cirebon bisa memfokuskan ruas jalan disana menjadi lebih lebar lagi dan apabila memungkinkan dijadikan satu arah saja (one way), mungkin satu arah jalan bisa akan menguraikan kemacetan. Trims
  • mana saber pungli cirebon
    22 Mar 2017 17:09
    https://m.detik.com/news/berita/d-3453929/minta-duit-ke-pemilik-ruko-2-pns-kecamatan-ciracas-kena-ott

    http://www.radarcirebon.com/beredar-info-kpk-geledah-pd-pembangunan-dirut-tak-ada-tamu-dari-kpk.html

    mana saber pungli cirebon,jangan2 cuma formalitas.malu malu.uang pajak rakyat dibagi2, pemda pura2 ga tau,banyak oknum pns yg mainin duit rakyat sih.
  • mana saber pungli,tau laporkan!!!
    22 Mar 2017 16:48
    https://m.detik.com/news/berita/d-3453929/minta-duit-ke-pemilik-ruko-2-pns-kecamatan-ciracas-kena-ott
  • Edis
    21 Mar 2017 09:23
    Assalamulaikum wr.wb.
    Pak wali yang terhormat, saya hanya ingin bertanya kepada bapak tentang berberapa hal :
    1. Apaka di pemkot sudah membentuk tim SABER PUNGLI? Kalau sudah, sejauh mana hasil dari tim SABER PUNGLI, karena masih banyak di sekolah-sekolah negeri yang memungut biaya yang cukup besar terutama pada siswa kelas 6 SD. kalau tidak salah semua kegiatan siswa dibiayai oleh dana BOS. Kalau belum di bentuk kenapa?
    2. Untuk layanan pengaduan masyarakat kenapa sulit dibuka? sekarang zamannya digital, kenapa kta tidak memanfaat media sosial sebalai layanan pengaduan masyarakat biar lebih mudah dan cepat.
    Sekian dan terima kasih. mohon maaf apabilah kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati bapak. sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar2nya.
  • Winayu
    26 Feb 2017 12:38
    Salam...

    Saya hampir setahun tinggal di cirebon. Ketika berkeliling di kota cirebon, saya melihat banyak :
    1. sampah berserakan yakni
    - Di pinggir jalan di sepanjang jalan Siliwangi (Sekitar depan Mall Surya)
    - Area Stadion lapangan sepak bola terdapat sampah di tempaat duduk penonton
    - Area berjualan PKL di stadion ketika hari minggu pagi, sore hari masih terdapat sampah
    - Minggu siang masih terdapat sampah di area bekas car free day
    - Sepanjang jalan pasar kanoman yang terlihat kumuh, dan terdapat genangan air hitam ketika hujan selesai
    - Dan beberapa spot/jalan di kota cirebon
    2. Sungai di belakang grage mall terdapat sampah
    3. Rumput liar di sepanjang trotoar (diantranya di trotoar sekitar jalan Ciptomangunkusumo) dan di jaln samadikun/jl sisingamaaraja
    4. Ruang publik/taman yang saya pikir minim, sehingga susah mencari tempat nongkrong selain di cafe2 dipinggir jalan.
    5. Budaya Tertib berlalu lintas warga yang kurang. Misal : 1 motor dikendarai oleh 3 orang dewasa terlebih tidak menggunakan Helm, pengemudi motor yang tidak menggunakan Helm, menerobos lampu merah untuk pengguna motor dan angkutan umum.

    Sebagai warga baru dan dengan melihat potensi kota cirebon yang masih bisa dikembangkan sebagai kota wisata kuliner dan Budaya (Kraton dan Batik), saya berharap Cirebon bisa menjadi kota wisata yang Bersih, Ramah dan tertib berlalu lintas, dan nyaman untuk warganya dengan menyediakan ruang public sebagai tempat berkumpul/tempat beraktivitas/menyalurkan hobi yang positif bagi pemuda, tempat melepas lelah dan berekreasi untuk keluarga.
  • Iis Nur Afni
    15 Feb 2017 19:30
    Pak Wali yang terhormat,

    Mohon penanggulangan kali Kriyan yang sering banjir. Penyebab banjir karena masyarakat sekitar selalu membuang sampah pada bantaran kali. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah di daerah kami.
    Maka dari itu saya mewakili penduduk sekitar kali kriyan ingin meminta perhatian Bapak, pada permasalahan banjir yg selalu menjadi momok bagi kami.
    Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
  • IVAN
    1 Feb 2017 15:57
    kenapa di kota cirebon tidak terdaftar data SKPD kota cirebon ?
  • Rizki
    26 Jan 2017 08:38
    Pak wali yang terhormat, saya sudah baca beberapa komentar di situs ini. Saya bersyukur masih ada yang peduli dengan cirebon walau melalui komentar disini. Sedikit memang bila kita bandingkan dengan seluruh penduduk kota cirebon. Pak, zaman memang udah mulai digitalisasi semua pengaduan bisa tertampung secara online. Saya yakin masih banyak warga kota yang ingin bersuara tentang masalah kota dan keluarganya. Jadi, izinkan saya merekomendasikan pak Wali untuk menjemput suara mereka dengan datang ke warga lebih sering dan membuka akun media sosial yang mendekatkan silaturahmi bapak dengan warganya. Jujur saya terinspirasi oleh pak Ridwan Kamil yang selalu menjemput warganya baik secara fisik maupun non fisik. Semoga bisa mengikuti jejak beliau. Matur suwun pak.
  • VANZA
    25 Jan 2017 20:50
    SEPERTI LAYAK NYA DIY PENATAAN KOTA DAN JALUR PEDESTARIAN TERTATA APALGI PARIWISATA NYA .
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
TKI Legal Prosedural: Aman, Selamat, Sejahtera
share
share
arrow_upward
TKI Legal Prosedural: Aman, Selamat, Sejahtera
  • schedule7 April 2017
  • persondkis05
  • visibility0
  • labelArtikel

Jakarta - Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pekerjaannya baik itu di dalam maupun luar negeri. Negara memiliki tugas untuk memastikan warga negara mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang terbaik di setiap prosesnya. Hal tersebut sesuai dengan Nawa Cita khususnya butir pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk mengurus segenap bangsa dan memberikan rasa aman untuk seluruh warga negara.

image

“Bekerja di luar negeri adalah hak warga negara dan pemerintah hadir untuk melindungi hak tersebut.  Tapi jangan pernah berangkat atau pulang dengan jalur ilegal, gunakan selalu jalur resmi,”ujar Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri, Jum’at 7 April 2017.

Setidaknya terdapat empat penyebab utama terjadinya TKI nonprosedural. Pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI. Kedua, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri. Ketiga, maraknya praktek percaloan. Penyebab terakhir yaitu praktek migrasi tradisional.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah TKI nonprosedural tersebut. Salah satunya yaitu melalui Satuan Tugas Pencegahan TKI nonprosedural. Satgas yang terbentuk pada tahun 2014 ini terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI. Tahun lalu, Satgas TKI nonprosedural berhasil menggagalkan keberangkatan TKI nonprosedural sebanyak 1.310 orang. Sedangkan tahun 2015, 1.584 orang calon TKI yang diindaksikan kuat ilegal berhasil dicegah oleh tim Satgas.

Upaya lainnya yakni dengan memperkuat sinergitas kementerian/lembaga terkait di isu tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, TNI, Kementerian Luar Neeri, Kementerian Agama, dan BNP2TKI bersama-sama bekerja mencegah terjadinya TKI nonprosedural.

Terdapat enam langkah dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut. Langkah pertama adalah memperkuat sinergi seluruh kepentingan melalui penyusunan perjanjian kerjasama yang akan mengatur kewajiban masing-masing pemangku kepentingan. Kedua meningkatkan peran masing-masing institusi untuk sosialisasi tata cara pemberangkatan calon TKI bersama-sama di daerah masing-masing kantong TKI. Ketiga memperketat proses penerbitan paspor dan keberangkatan WNI yang terindikasi akan bekerja keluar negeri secara non prosedural.

Keempat, penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan TKI nonprosedural ke luar negeri. Kelima, penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi upaya pencegahan terjadinya TKI nonprosedural. Keenam kerjasama pengembangan kesisteman dan integrasi dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi.

image

Perlindungan terhadap TKI juga terus dilakukan salah satunya melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah dalam upaya perbaikan tata kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI). LTSA bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan penempatan TKI.

Di tahun 2016 sudah terdapat 11 LTSA yang telah beroperasi. Beberapa di antaranya yaitu: Surabaya, Gianyar, Mataram, Entikong, Sumba Barat Daya, NTT, Kabupaten Kupang, Tanjung Pinang, dan Kendari. Tahun 2017 direncanakan akan kembali dibangun LTSA di 10 lokasi kantong TKI.

Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang terbukti melanggar aturan. Sebanyak 46 PPTKIS dicabut izin operasionalnya dan 199 PPTKIS dijatuhkan sanksi skorsing. Dari 46 PPTKIS yang izin operasionalnya dicabut, 14 diantaranya karena mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak sesuai ketentuan (unprocedural), tiga PPTKIS dinyatakan tidak memenuhi syarat perpanjangan, dua PPTKIS terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 23 tidak melakukan perpanjangan izin, serta empat PPTKIS mengundurkan diri.

image

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker Soes Hindarno menjelaskan, pencabutan tersebut bagian dari hasil evaluasi dan pengawasan rutin yang dilakukan Kemnaker. “Baik itu pengawasan administratif, inspeksi lapangan terkait sarana dan prasarana penampungan dan pelatihan, maupun investigasi atas pelanggaran,” katanya.

Desmigratif: Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan TKI Mulai dari Desa

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Salah satunya adalah Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang ditujukan bagi masyarakat di desa-desa kantong TKI.

image

Menurut Menaker, perlindungan TKI harus dilakukan sejak pra, hingga kembali ke daerah asal. TKI harus merasakan pelayanan yang aman, cepat, mudah dan berbiaya murah. Sasaran dari program Desmigratif ini yaitu TKI ke luar negeri maupun, purna TKI, dan keluarga TKI.

Ada 4 kegiatan utama dalam program Desmigratif. Pertama, pusat layanan migrasi. Melalui pusat layanan migrasi, masyarakat atau warga desa yang hendak bekerja ke luar negeri dapat memperoleh informasi dan pelayanan di balai desa setempat. Informasi yang didapatkan antara lain informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan lain-lain termasuk pengurusan dokumen awal.

“Melalui pusat layanan migrasi di desa kita percaya bahwa pencegahan TKI nonprosedural bisa di tekan karena selama ini calo-calo banyak beredar di desa dan calo-calo ini atau sponsor juga merekrut warga desa untuk kepentingan kerja di luar negeri,” ujar Menaker.

image

Kedua, program usaha produktif. Kegiatan ini yang dimaksudkan untuk membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar mereka ini memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Dengan menggandeng beberapa pihak, program ini akan disesuaikan dengan potensi daerah setempat.

Ketiga, community parenting. Dengan kegiatan ini anak-anak TKI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar. Terakhir adalah koperasi produktif. Program ini bertujuan sebagai penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha.

Untuk diketahui, di tahun 2017 akan ada 100 desa yang akan menjadi Desmigratif di 50 Kabupaten/Kota dan khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur akan dibentuk 20 Desmigratif dari 10 Kabupaten/Kota Kantong TKI. Beberapa kabupaten tersebut antara lain yang berada di provinsi Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.  **Biro Humas Kemnaker


chevron_left
icon
SATPOL PP GELAR APEL INVENTARISASI DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMKOT LAKUKAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DENGAN KPUD KOTA CIREBON
icon
chevron_right