RSS
refresh
close
Memuat
Komentar16
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.159.209.32
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • Iis Nur Afni
    15 Feb 2017 19:30
    Pak Wali yang terhormat,

    Mohon penanggulangan kali Kriyan yang sering banjir. Penyebab banjir karena masyarakat sekitar selalu membuang sampah pada bantaran kali. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah di daerah kami.
    Maka dari itu saya mewakili penduduk sekitar kali kriyan ingin meminta perhatian Bapak, pada permasalahan banjir yg selalu menjadi momok bagi kami.
    Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
  • IVAN
    1 Feb 2017 15:57
    kenapa di kota cirebon tidak terdaftar data SKPD kota cirebon ?
  • Rizki
    26 Jan 2017 08:38
    Pak wali yang terhormat, saya sudah baca beberapa komentar di situs ini. Saya bersyukur masih ada yang peduli dengan cirebon walau melalui komentar disini. Sedikit memang bila kita bandingkan dengan seluruh penduduk kota cirebon. Pak, zaman memang udah mulai digitalisasi semua pengaduan bisa tertampung secara online. Saya yakin masih banyak warga kota yang ingin bersuara tentang masalah kota dan keluarganya. Jadi, izinkan saya merekomendasikan pak Wali untuk menjemput suara mereka dengan datang ke warga lebih sering dan membuka akun media sosial yang mendekatkan silaturahmi bapak dengan warganya. Jujur saya terinspirasi oleh pak Ridwan Kamil yang selalu menjemput warganya baik secara fisik maupun non fisik. Semoga bisa mengikuti jejak beliau. Matur suwun pak.
  • VANZA
    25 Jan 2017 20:50
    SEPERTI LAYAK NYA DIY PENATAAN KOTA DAN JALUR PEDESTARIAN TERTATA APALGI PARIWISATA NYA .
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000
share
share
arrow_upward
Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000
  • schedule22 Desember 2015
  • personkukuh
  • visibility286
  • labelArtikel

image

Untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan, pemerintah saat ini tengah merancang aturan untuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Delapan. Selama ini, akibat informasi Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih satu sama lain, pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah konflik terkait pemanfaatan ruang.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pasal 2, disebutkan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis.

Namun, di lapangan, panduan peta yang dibuat, khususnya untuk peta skala 1:50.000, masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, masih menggunakan standar peta berbeda, atau versi mereka sendiri yang format serta struktur datanya juga berbeda. Padahal, peta skala 1:50.000 sangat penting karena menjadi landasan perijinan lokasi dari setiap kegiatan.

image

Adapun pokok-pokok kebijakannya antara lain dilakukan melalaui langkah koordinasi terhadap setiap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Jadi setiap K/L terkait melaksanakan penyiapan peta tematik (IGT) skala 1:50.000 sesuai rencana aksi yang ditetapkan lewat Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Untuk membuat peta standar, harus dilakukan kompilasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari K/L yang kemudian diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD). Kemudian dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan antar dara IGT yang telah diintegrasikan tersebut. Baru setelah itu bisa disusun rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai IGT.

Maka itu, dengan dipercepatnya pelaksanaan kebijakan satu peta berskala 1:50.000 ini, diharapkan akan dihasilkan satu peta sebagai standar untuk referensi geospasial yang memiliki satu basis data, satu geoportal, untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nawacita.

Selain itu perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang akan terintegrasi. Pemerintah pelaksanaan kebijakan satu peta skala 1:50.000 ini juga akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastuktur.

Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan memberikan kepastian usaha yang sangat dibutuhkan pada saat ini.

Terakhir, akan membantu proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan.Berbagai informasi yang telah dikompilasi dapat juga dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi antara lain untuk mitigasi bencana.


chevron_left
icon
Cirebon Merangkul Dunia Internasional
Pembangunan Kilang Minyak untuk Ketahanan Energi
icon
chevron_right