RSS
refresh
close
Memuat
Komentar16
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.204.106.194
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • Iis Nur Afni
    15 Feb 2017 19:30
    Pak Wali yang terhormat,

    Mohon penanggulangan kali Kriyan yang sering banjir. Penyebab banjir karena masyarakat sekitar selalu membuang sampah pada bantaran kali. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah di daerah kami.
    Maka dari itu saya mewakili penduduk sekitar kali kriyan ingin meminta perhatian Bapak, pada permasalahan banjir yg selalu menjadi momok bagi kami.
    Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
  • IVAN
    1 Feb 2017 15:57
    kenapa di kota cirebon tidak terdaftar data SKPD kota cirebon ?
  • Rizki
    26 Jan 2017 08:38
    Pak wali yang terhormat, saya sudah baca beberapa komentar di situs ini. Saya bersyukur masih ada yang peduli dengan cirebon walau melalui komentar disini. Sedikit memang bila kita bandingkan dengan seluruh penduduk kota cirebon. Pak, zaman memang udah mulai digitalisasi semua pengaduan bisa tertampung secara online. Saya yakin masih banyak warga kota yang ingin bersuara tentang masalah kota dan keluarganya. Jadi, izinkan saya merekomendasikan pak Wali untuk menjemput suara mereka dengan datang ke warga lebih sering dan membuka akun media sosial yang mendekatkan silaturahmi bapak dengan warganya. Jujur saya terinspirasi oleh pak Ridwan Kamil yang selalu menjemput warganya baik secara fisik maupun non fisik. Semoga bisa mengikuti jejak beliau. Matur suwun pak.
  • VANZA
    25 Jan 2017 20:50
    SEPERTI LAYAK NYA DIY PENATAAN KOTA DAN JALUR PEDESTARIAN TERTATA APALGI PARIWISATA NYA .
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Pemagangan, Cara Pemerintah Kebut Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
share
share
arrow_upward
Pemagangan, Cara Pemerintah Kebut Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
  • schedule29 Desember 2016
  • persondkis04
  • visibility0
  • labelArtikel

“Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng 2.648 perusahaan untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pemagangan terpadu nasional. Lebih dari 163.000 pemagang akan mengikuti program tiap tahunnya.”

image

Karawang –Menghadapi persaingan global, pemerintah meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dalam negeri lewat program pemagangan nasional. Dikomandoi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bersama-sama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berkomitmen untuk menyelenggarakan program tersebut mulai tahun 2017.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyatakan, Pemagangan Nasional menjawab permasalahan ketersambungan antara lulusan dunia pendidikan yang belum dapat diterima industri karena kurangnya keterampilan sehingga tidak siap memasuki pasar kerja. Program Pemagangan memadukan pelatihan dengan bekerja secara langsung, sehingga peserta pemagangan dapat memperoleh keterampilan baru sekaligus berkesempatan untuk mengasah keterampilan tersebut.

image

“Untuk memecahkan masalah link and match itulah pemerintah gencar melakukan pemagangan. Melalui pemagangan terpadu ini pemagangan akan sistematis dimana peserta melakukan magang dengan jabatan tertentu, mendapatkan insentif tertentu dan akan mendapatkan sertifikat setelah selesai menjalani program,” ujar Menteri Hanif dalam acara Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

image

Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten pada hari ini turut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ketua KADIN, Ketua APINDO, Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang dan perwakilan perusahaan. Peluncuran program pemagangan ini adalah sebagai tindak lanjut Penandatanganan Nota Kesepahaman yang sudah dilakukan tanggal 26 April 2016 yang lalu. Program ini dilatarbelakangi kesepahaman seluruh pihak untuk memberikan keterampilan kepada para pencari kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 125,44 juta orang dari 189,10 juta penduduk Indonesia di usia kerja. Dari angka tersebut, 60.24% lulusan SD/SMP, 27.52% lulusan SMA/SMK, dan 12.24% lulusan diploma/universitas.

image

Dari data BPS tersebut terlihat bahwa tenaga kerja didominasi lulusan pendidikan menengah ke bawah. Hal itu membuat pemerintah semakin gencar mendorong pendidikan dan pelatihan kerja. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan bekerja secara langsung.

Sejak 2009 hingga November 2016 program pemagangan dalam negeri sudah diikuti oleh 169.317 ribu peserta. Rinciannya yaitu, 13.053 pemagang di tahun 2009, 14.006 pemagang di tahun 2010, 21.088 pemagang di tahun 2011, 23.071 pemagang di tahun 2012, 24.709 pemagang di tahun 2013, 26.367 pemagang di tahun 2014, 26.437 pemagang di tahun 2015, dan 20.586 pemagang hingga November 2016.

image

Sementara untuk program pemagangan nasional yang dimulai tahun 2017 akan diikuti oleh sekitar 163.000 pemagang. Angka ini menunjukan komitmen pemerintah dalam menciptakan terobosan untuk percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Indonesia melalui program pemagangan nasional dalam negeri secara mandiri.

Menaker melanjutkan, dengan mengikuti program pemagangan yang sistematis peserta dapat memperoleh pengalaman kerja yang lebih praktikal. Sehingga, peserta pemagangan dapat lebih cepat diserap pasar kerja sekaligus menjadi bekal para peserta untuk terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

“Dengan pengalaman praktis yang didapat peserta pemagangan dapat meningkatkan kompetensinya dan cepat diserap pasar kerja. Pemagangan ini berkontribusi besar dalam menambah jumlah tenaga kerja skilled serta menyesuaikan supply dan demand tenaga kerja.” ungkapnya.

Metode pemagangan sendiri telah digunakan di berbagai negara untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Oleh sebab itu, pemerintah dengan intensif mengajak para pengusaha agar mendukung program pemagangan. Hal tersebut diwujudkan melalui program Pemagangan Nasional.

image

2.648 perusahaan yang sudah berkomitmen menerima peserta magang tersebut berasal dari kawasan industri yang berada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sektor-sektor perusahaan yang mengikuti pemagangan antara lain 1.776 perusahaan sektor manufaktur, 200 perusahaan di sektor pariwisata, 12 perusahaan di sektor perbankan, 411 perusahaan di sektor kelautan dan perikanan, 30 perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, dan 219 perusahaan sektor ritel.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagkaerjaan No. 36 Tahun 2016 disebutkan peserta magang diharuskan berusia minimal 17 tahun, memiliki bakat, minat, dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan program pemagangan, dan menandatangani perjanjian pemagangan. Sementara untuk hak, peserta akan memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan, uang saku, memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian, memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.

Selama proses, peserta magang akan berada di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman. Skemanya yaitu 25% teori, 75% praktek, dan diakhiri dengan uji kompetensi (sertifikasi). Jangka waktu pemagangan berlangsung paling lama 1 tahun.

Biro Humas Kemnaker dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


chevron_left
icon
WALIKOTA HADIRI ACARA PERINGATAN HKSN TINGKAT KOTA CIREBON TAHUN 2016  
AJAK MASYARAKAT PEDULI KEBERSIHAN BI BERIKAN TPSS
icon
chevron_right