RSS
refresh
close
Memuat
Komentar20
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.81.198.150
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • mana saber pungli cirebon
    22 Mar 2017 17:09
    https://m.detik.com/news/berita/d-3453929/minta-duit-ke-pemilik-ruko-2-pns-kecamatan-ciracas-kena-ott

    http://www.radarcirebon.com/beredar-info-kpk-geledah-pd-pembangunan-dirut-tak-ada-tamu-dari-kpk.html

    mana saber pungli cirebon,jangan2 cuma formalitas.malu malu.uang pajak rakyat dibagi2, pemda pura2 ga tau,banyak oknum pns yg mainin duit rakyat sih.
  • mana saber pungli,tau laporkan!!!
    22 Mar 2017 16:48
    https://m.detik.com/news/berita/d-3453929/minta-duit-ke-pemilik-ruko-2-pns-kecamatan-ciracas-kena-ott
  • Edis
    21 Mar 2017 09:23
    Assalamulaikum wr.wb.
    Pak wali yang terhormat, saya hanya ingin bertanya kepada bapak tentang berberapa hal :
    1. Apaka di pemkot sudah membentuk tim SABER PUNGLI? Kalau sudah, sejauh mana hasil dari tim SABER PUNGLI, karena masih banyak di sekolah-sekolah negeri yang memungut biaya yang cukup besar terutama pada siswa kelas 6 SD. kalau tidak salah semua kegiatan siswa dibiayai oleh dana BOS. Kalau belum di bentuk kenapa?
    2. Untuk layanan pengaduan masyarakat kenapa sulit dibuka? sekarang zamannya digital, kenapa kta tidak memanfaat media sosial sebalai layanan pengaduan masyarakat biar lebih mudah dan cepat.
    Sekian dan terima kasih. mohon maaf apabilah kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati bapak. sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar2nya.
  • Winayu
    26 Feb 2017 12:38
    Salam...

    Saya hampir setahun tinggal di cirebon. Ketika berkeliling di kota cirebon, saya melihat banyak :
    1. sampah berserakan yakni
    - Di pinggir jalan di sepanjang jalan Siliwangi (Sekitar depan Mall Surya)
    - Area Stadion lapangan sepak bola terdapat sampah di tempaat duduk penonton
    - Area berjualan PKL di stadion ketika hari minggu pagi, sore hari masih terdapat sampah
    - Minggu siang masih terdapat sampah di area bekas car free day
    - Sepanjang jalan pasar kanoman yang terlihat kumuh, dan terdapat genangan air hitam ketika hujan selesai
    - Dan beberapa spot/jalan di kota cirebon
    2. Sungai di belakang grage mall terdapat sampah
    3. Rumput liar di sepanjang trotoar (diantranya di trotoar sekitar jalan Ciptomangunkusumo) dan di jaln samadikun/jl sisingamaaraja
    4. Ruang publik/taman yang saya pikir minim, sehingga susah mencari tempat nongkrong selain di cafe2 dipinggir jalan.
    5. Budaya Tertib berlalu lintas warga yang kurang. Misal : 1 motor dikendarai oleh 3 orang dewasa terlebih tidak menggunakan Helm, pengemudi motor yang tidak menggunakan Helm, menerobos lampu merah untuk pengguna motor dan angkutan umum.

    Sebagai warga baru dan dengan melihat potensi kota cirebon yang masih bisa dikembangkan sebagai kota wisata kuliner dan Budaya (Kraton dan Batik), saya berharap Cirebon bisa menjadi kota wisata yang Bersih, Ramah dan tertib berlalu lintas, dan nyaman untuk warganya dengan menyediakan ruang public sebagai tempat berkumpul/tempat beraktivitas/menyalurkan hobi yang positif bagi pemuda, tempat melepas lelah dan berekreasi untuk keluarga.
  • Iis Nur Afni
    15 Feb 2017 19:30
    Pak Wali yang terhormat,

    Mohon penanggulangan kali Kriyan yang sering banjir. Penyebab banjir karena masyarakat sekitar selalu membuang sampah pada bantaran kali. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah di daerah kami.
    Maka dari itu saya mewakili penduduk sekitar kali kriyan ingin meminta perhatian Bapak, pada permasalahan banjir yg selalu menjadi momok bagi kami.
    Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
  • IVAN
    1 Feb 2017 15:57
    kenapa di kota cirebon tidak terdaftar data SKPD kota cirebon ?
  • Rizki
    26 Jan 2017 08:38
    Pak wali yang terhormat, saya sudah baca beberapa komentar di situs ini. Saya bersyukur masih ada yang peduli dengan cirebon walau melalui komentar disini. Sedikit memang bila kita bandingkan dengan seluruh penduduk kota cirebon. Pak, zaman memang udah mulai digitalisasi semua pengaduan bisa tertampung secara online. Saya yakin masih banyak warga kota yang ingin bersuara tentang masalah kota dan keluarganya. Jadi, izinkan saya merekomendasikan pak Wali untuk menjemput suara mereka dengan datang ke warga lebih sering dan membuka akun media sosial yang mendekatkan silaturahmi bapak dengan warganya. Jujur saya terinspirasi oleh pak Ridwan Kamil yang selalu menjemput warganya baik secara fisik maupun non fisik. Semoga bisa mengikuti jejak beliau. Matur suwun pak.
  • VANZA
    25 Jan 2017 20:50
    SEPERTI LAYAK NYA DIY PENATAAN KOTA DAN JALUR PEDESTARIAN TERTATA APALGI PARIWISATA NYA .
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Paket Kebijakan Ekonomi XI:
share
share
arrow_upward
Paket Kebijakan Ekonomi XI:
  • schedule30 Maret 2016
  • personkukuh
  • visibility258
  • labelArtikel

imageMeningkatkan Daya Saing Nasional Dalam Pertarungan Ekonomi Global Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berusaha mempercepat laju roda perekonomian nasonal.

“Di tengah perekonomian global yang masih lesu, Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Kepresidenan, Jakarta, Karena itu pemerintah kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi  XI untuk memberi stimulus terhadap perekonomian nasional. Kali ini, kebijakan pemerintah menyentuh beberapa sektor yang melibatkan pengusaha kecil maupun industri.

imageKredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)

Fasilitas kredit ini diberikan sebagai stimulus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan. Melalui fasilitas kredit ini diharapkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor UMKM lebih meningkat.

KURBE menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM. Dengan tingkat suku bunga 9% tanpa subsidi, penyaluran kredit ini bakal ditangani Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Exim Bank).

Berjangka paling lama 3 tahun untuk KMKE dan/atau 5 tahun untuk KIE, batas maksimal KURBE Mikro adalah sebesar Rp 5 Miliar. Sedangkankan KURBE Kecil maksimal kredit yang bisa diberikan sebesar Rp 25 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp 15 Miliar) dan KURBE Menengah maksimal sebesar Rp 50 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp 25 Miliar).

Sasaran utama KURBE adalah supplier/plasma yang menjadi penunjang industri dan industri/usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja sesuai skala usahanya.

imageFasilitas Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estat (DIRE)

Kegiatan real estate menurun sejak 2014, padahal sektor ini merupakan salah satu sektor padat karya. Untuk menghimpun dana demi perluasan usaha, beberapa pengusaha real estat Indonesia menerbitkan Real Estate Investment Trust (REITs) atau DIRE di pasar modal negara tetangga. Sedangkan jumlah DIRE di dalam negeri sangat rendah, hanya ada 1 DIRE yang diterbitkan sejak 2012. DIRE di Indonesia tidak menarik karena adanya pengenaan pajak berganda dan tarif pajak yang lebih tinggi dari negara tetangga.

Untuk meningkatkan penerbitan DIRE di dalam negeri, pada Paket Kebijakan Ekonomi V telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. PMK ini sudah menghapus pengenaan pajak berganda dalam penerbitan DIRE, tapi masih mengenakan tarif pajak yang masih lebih tinggi dibanding negara tetangga.

Karena itu pemerintah akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dan tarif BPHTB selama beberapa tahun, melalui:

Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu yang mengatur pemberian fasilitas Pajak Penghasilan final berupa pemotongan tarif hingga 0,5% dari tarif normal 5% kepada perusahaan yang menerbitkan DIRE.

Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang antara lain mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi  aset DIRE.

Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) bagi daerah yang berminat untuk mendukung pelaksanaan DIRE di daerahnya.

Percepatan pengembangan DIRE di tanah air ditujukan untuk mendorong pendalaman sektor keuangan melalui peningkatan kapitalisasi pasar modal. Kebijakan ini juga dapat memperkuat peran bursa efek sebagai alternatif sumber dana jangka panjang.

Penerbitan DIRE dengan biaya yang relatif rendah juga meningkatkan efisiensi dalam penyediaan dana investasi jangka panjang. Hal ini akan menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Sektor Logistik

Arus barang di pelabuhan masih terhambat sehingga perlu dilakukan pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan (Indonesia Single Risk Management, ISRM).

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam hal customs clearence dan cargo release di pelabuhan, di antaranya: (1) pelayanan atas perijinan  ekspor impor oleh Kementrian/Lembaga (K/L) pada kondisi tertentu yang bersifat transaksional memerlukan waktu lama; (2) adanya perlakuan pelayanan yang berbeda-beda atas Pengguna Jasa yang sama di setiap K/L, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan in-efisiensi dalam kegiatan ekspor impor; dan (3) pengelolaan risiko pada K/L belum dilakukan secara sistematis dan belum terintegrasi.

Semua hal tersebut di atas menyebabkan capaian kinerja logistik belum optimal. Ukuran yang paling konkret dan sering menjadi patokan adalah dwelling time, di mana pada akhir tahun 2015 tercatat rata-rata masih membutuhkan waktu 4,7 hari.

Oleh sebab itu, pemerintah mewajibkan semua K/L untuk mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal (single submission) melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk pemrosesan perizinan.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dalam sistem INSW dengan melakukan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor, sebagai base profile risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan masing-masing K/L.

Untuk tahap awal, pemerintah meluncurkan model single risk management dalam platform single submission antar BPOM dengan Bea dan Cukai yang diperkirakan dapat menurunkan dwelling time terhadap produk-produk bahan baku obat, makanan minuman, dan produk lain yang membutuhkan perizinan dari BPOM dari 4,7 Hari menjadi sekitar 3,7 Hari pada bulan Agustus 2016.

Untuk tahap berikutnya, pemerintah mewajibkan penerapan single risk management pada Agustus 2016, dan diperluas penerapannya untuk beberapa K/L seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, sehingga pada akhir tahun 2016, diharapkan dapat berpengaruh pada penurunan dwelling time menjadi 3,5 Hari secara nasional.

Terakhir, menerapkan single risk management secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga penerbit perizinan ekspor/impor. Ini akan menaikkan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap WTO Trade Facilitation Agreement menjadi 70% serta menurunkan dwelling time menjadi kurang dari 3 Hari pada akhir 2017.

imagePengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. 

Saat ini terdapat 206 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional (76%), tetapi 95% bahan baku obat masih diimpor. Selai itu, ada 95 industri alat kesehatan (alkes) yang memproduksi 60 jenis dengan teknologi middle-low dengan kelas risiko rendah-menengah, memiliki pertumbuhan 12% per tahun, tetapi 90% alkes masih diimpor.

Kondisi ini tentu perlu direstrukturisasi, mengingat kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memerlukan dukungan dan kemampuan produksi dalam negeri.

“Perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang terintegrasi (tailor-made policy) yang melibatkan dukungan semua K/L, BUMN dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengembangan industri farmasi tanah air,” ujar Darmin Nasution.

Untuk itu, pemerintah akan segera menyusun road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan alkes, mengembangkan riset di bidang farmasi dan alkes serta menyusun kebijakan yang mendorong investasi di bidang industri farmasi dan alkes. Kebijakan yang dimaksud, salah satunya adaah kebijakan fiskal, antara lain pembebasan atau penurunan bea masuk, tax holliday dan tax allowance di bidang ini. (ekon)


chevron_left
icon
Surat Edaran Walikota Nomor 860/SE.012/BK.DIKLAT
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2015
icon
chevron_right