RSS
refresh
close
Memuat
Komentar12
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.204.138.206
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:17
    pejabat yang berkompeten
    pa RW yang kebetulan juga masih berdinas di DPUPR bertitel haji seperti dibutakan dengan keberatan warga lebih berpihak ke pemilik modal
    mudah mudahan di forum ini masih ada pejabat lain yang membaca ini dan masih punya hati nurani walaupun belum berangkat haji
    kami berterimakasih bila ada pejabat pemda kota cirebon yang peduli menindaklanjuti keluhan kami ini
    mumpung pembangunan masih kira2 30 %
    hai para pejabat kota dengarkan keluhan kami
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:11
    yang terhormat pejabat pemda kota cirebon yang terkait dengan Ijin bangunan
    mohon ditinjau ke wilayah RW 05 Kesambi baru RT 2 jalan kesambi baru
    penyalah gunaan SEmpadan bangunan ijin pembangunan Gudang di lingkungan pemukiman tanpa meminta ijin teteangga pihak pengurus RT Rw lalai
    bangunan menyalahi aturan SEMPADAN walaupun mengantongi IMB tapi pelaksanaanya inalillahi tidak mengindahkan aturan sempadan dan amdal lingkungan
    bangunan gudang dengan ketinggian lebih dari 20 meter
  • saran pdam cirebon bisa ONLINE daftar baru, cabut,dll
    10 Jan 2017 08:26
    pa, ko pdam cirebon JADUL banget, bikin web http://pdamkotacirebon.co.id/ ga bisa akses online bayar daftar baru, cabut, aduan,dll. kalah sama pemimpin di jakarta contohnya aetra,pdam jakarta bisa online semua sehari max seminggu kelar.
    sekarang http://pdamkotacirebon.co.id/ ke hacker, pertanda lemah pengawasan, pertanda ada yg mau di cokok KPK!!
  • tio
    14 Nov 2016 20:43
    Pegawai PDAM TUPAREV ga profeisonal, apalagi melayani. banyak pegawai PDAM NGEROKOK, jalan2, makan2(pemberian orang ?) di ruang kerja pada saat jam kerja!!!, klo sifat bawahan begitu jelek,itu cermin sifat asli atasannya. terutama bagian penyambungan pipa pdam baru, SELALU bagian BIAYA ga TRANSPARAN, GA ADA RINCIANNYA.BIAYA TETAP DAN VARIABEL. selalu liat dilapangan dulu baru ada biayanya(pelayanan kelas apa ini), padahal ada biaya yg pernah dikeluarkan di daerah tsb sebelumnya. terus waktu pengerjaan ga jelas patokan bisa bulanan (gile) alesannya meteran abis (alasan klise).ga ada rinciannya detail biaya, langsung jebret 7 jutaan.moga2 Pa Jokowi sidak pungli di PDAM tuparev cirebon.

    ga bisa online seperti PLN sambung baru ato aetra jakarta.kalah inovasi sama BUMD lain (emang disengaja x, dibiarkan, biar rejeki tatap muka ga ilang)
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Membuka Akses Pembiayaan Masyarakat Melalui Percepatan Sertifikasi Tanah
share
share
arrow_upward
Membuka Akses Pembiayaan Masyarakat Melalui Percepatan Sertifikasi Tanah
  • schedule7 Desember 2015
  • personkukuh
  • visibility116
  • labelArtikel

image image image

Pemerintah telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VII di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, ada tiga hal yang menjadi fokus utama dalam paket kebijakan kali ini. Ketiga hal itu terkait insentif pajak kepada industri padat karya, kemudahan bagi industri tertentu yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah besar, dan percepatan penerbitan sertifikat tanah.

“Kami ingin masyarakat dapat lebih mudah mengurus sertifikat tanah, dengan demikian dapat mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya,” kata Darmin Nasution.

Saat ini, jumlah bidang tanah di Indonesia –di luar kawasan hutan—mencapai 90.663.503 bidang, di mana yang telah bersertifikat baru mencapai35.789.766 bidang atau sekitar 40%. Sisanya sebanyak 60% belum bersertifikat.

Masih terbatasnya tanah yang bersertifikat ini menghambat akses pembiayaan masyarakat dalam pengembangan usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan para pengusaha kecil, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat mensertifikatkan tanahnya, walaupun dengan luas lahan terbatas. Dengan memiliki sertifikat ini, maka mereka memiliki kemampuan lebih besar untuk mengakses pembiayaan sehingga modal untuk usaha mereka menjadi lebih besar.

Dalam kebijakan ini, pemerintah akan membuka outlet pelayanan untuk mendekatkan tempat pelayanan pertanahan dengan pemukiman masyarakat. Bahkan di beberapa daerah ada tempat pelayanan khusus, seperti pelayanan Sabtu-Minggu di area car free day di Bandung atau di pasar tradisional di Pandeglang. Pemerintah juga membebaskan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial dari biaya pengurusan sertifikat tanahnya.

 Insentif bagi industri padat karya

Hal menarik lainnya dari paket kebijakan kali ini adalah keringanan pajak penghasilan (PPh21) bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya selama jangka waktu dua tahun, dan dapat diperpanjang melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.

Keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah ini dalam rangka mengantisipasi lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perlambatan ekonomi global maupun nasional. Wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapat insentif adalah wajib pajak badan yang melakukan pembukuan. Adapun persyaratan wajib pajak badan yang dapat mengajukan keringanan PPh21 adalah:

  1. Pengguna tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5,000 orang.
  2. Menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan PPh 21
  3. Hasil produksi yang diekspor minimal 50% (berdasarkan hasil produksi

tahun sebelumnya).

Selain keringanan PPh21, ada juga insentif pajak dalam rangka mendorong pertumbuhan industri padat karya, khususnya industri alas kaki dan garmen. Dengan adanya insentif ini, diharapkan dapat mendorong investasi sehingga sektor ini dapat meningkat untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

(Kemenko Perekonomian)


chevron_left
icon
Siaran Pers Paket Kebijakan Ekonomi VI dan Infografis
SE. WALIKOTA CIREBON TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA 9 DESEMBER 2015
icon
chevron_right