RSS
refresh
close
Memuat
Komentar16
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.146.184.210
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • Iis Nur Afni
    15 Feb 2017 19:30
    Pak Wali yang terhormat,

    Mohon penanggulangan kali Kriyan yang sering banjir. Penyebab banjir karena masyarakat sekitar selalu membuang sampah pada bantaran kali. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah di daerah kami.
    Maka dari itu saya mewakili penduduk sekitar kali kriyan ingin meminta perhatian Bapak, pada permasalahan banjir yg selalu menjadi momok bagi kami.
    Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
  • IVAN
    1 Feb 2017 15:57
    kenapa di kota cirebon tidak terdaftar data SKPD kota cirebon ?
  • Rizki
    26 Jan 2017 08:38
    Pak wali yang terhormat, saya sudah baca beberapa komentar di situs ini. Saya bersyukur masih ada yang peduli dengan cirebon walau melalui komentar disini. Sedikit memang bila kita bandingkan dengan seluruh penduduk kota cirebon. Pak, zaman memang udah mulai digitalisasi semua pengaduan bisa tertampung secara online. Saya yakin masih banyak warga kota yang ingin bersuara tentang masalah kota dan keluarganya. Jadi, izinkan saya merekomendasikan pak Wali untuk menjemput suara mereka dengan datang ke warga lebih sering dan membuka akun media sosial yang mendekatkan silaturahmi bapak dengan warganya. Jujur saya terinspirasi oleh pak Ridwan Kamil yang selalu menjemput warganya baik secara fisik maupun non fisik. Semoga bisa mengikuti jejak beliau. Matur suwun pak.
  • VANZA
    25 Jan 2017 20:50
    SEPERTI LAYAK NYA DIY PENATAAN KOTA DAN JALUR PEDESTARIAN TERTATA APALGI PARIWISATA NYA .
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Mari Berdaulat, Gunakan Rupiah Untuk Transaksi di NKRI
share
share
arrow_upward
Mari Berdaulat, Gunakan Rupiah Untuk Transaksi di NKRI
  • schedule20 Oktober 2015
  • personkukuh
  • visibility182
  • labelArtikel
image Pegawai bank menunjukkan mata uang rupiah dan dolar AS di Plaza Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (1/7). Bank Indonesia mengatur penggunaan rupiah di NKRI karena transaksi dengan menggunakan mata uang asing antar penduduk di Indonesia mencapai 7,2 miliar dolar AS atau Rp93 triliun per bulan. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/ed/foc/15.

Pemerintah mendorong gerakan gunakan rupiah untuk transaksi di NKRI, harapannya mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi nasional.

Presiden Joko Widodo meminta pelaku usaha dan masyarakat meningkatkan penggunaan Rupiah saat bertransaksi di dalam negeri. Langkah ini bertujuan agar pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS tak terjadi berlarut-larut.

Mata uang Rupiah menjadi salah satu simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain bendera dan lagu kebangsaan. Namun, kini masih banyak transaksi antar penduduk menggunakan mata uang asing di wilayah NKRI. Angkanya cukup mencengangkan hampir 7,2 miliar dollar AS per bulan atau setara dengan Rp93 triliun.

Kebijakan ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia (BI) No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Peraturan ini turunan dari undang-undang tentang Bank Indonesia dan UU Mata uang. Tugas utama BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Mengacu UU mata uang, Rupiah selain sebagai simbol kedaulatan negara, juga alat pembayaran yang sah. Jadi hukumnya wajib digunakan dalam kegiatan perekonomian di wilayah NKRI. Harapannya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengecualian penggunaan rupiah bisa dilakukan untuk beberapa hal seperti transaksi tertentu dalam kerangka APBN, pemberian hibah dari atau ke luar negeri dan transaksi perdagangan internasional. Selain itu, simpanan di bank dalam valuta asing atau valas dan transaksi pembiayaan internasional.

Penggunaan mata uang Rupiah masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, dolarisasi, banyak pihak memakai mata uang selain rupiah di wilayah NKRI. Misal, pencantuman harga barang atau jasa dan penyelesaian transaksi dengan valas.

Kedua, transaksi valas menunjukan trend meningkat, dimana korporasi dan nasabah melakukan pembelian barang domestik porsinya 52 persen tahun 2014. Sebelumnya, hanya 19 persen tahun 2007.

Ketiga, transaksi antar residen dengan valas, barang sebesar 73 persen dan jasa 13 persen. Mayoritas valas yang digunakan adalah dollar sebesar 96,4 persen. Keempat, korporasi dan individu domestik cenderung melakukan net beli, pembelian dipenuhi oleh supply valas non residen.

Ketidakseimbangan supply dan demand memberikan tekanan nilai tukar Rupiah. Depresiasi menggagu kestabilan makroekonomi, inflasi terus meningkat. Selain itu, depresiasi menimbulkan currency mismatch, adanya eksposur terhadap utang luar negeri valas.

Untuk itu, pemerintah mulai Juli tahun 2015 memberlakukan penggunaan rupiah secara non tunai di wilayah Indonesia. Penerapan efektivitas regulasi ini salah satunya pencantuman harga barang dan jasa atau kuotasi.

Pertimbanganya selain berdaulat atas mata uang, juga adanya kebingungan masyarakat dalam membedakan antara kuotasi dan pembayaran. Pencantuman kuotasi dengan valas, kurs yang digunakan cenderung menguntungkan salah satu pihak.

Setiap pihak dilarang menolak Rupiah kecuali atas keraguan akan keaslian dan pembayaran memang diperjanjikan secara tertulis dengan valuta asing. Ancaman hukuman pelanggaran transaksi tunai adalah pidana kurungan satu tahun atau denda sebanyak dua ratus juta rupiah.

Pada pelanggaran kewajiban kuotasi dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan dikenakan sanksi adminstratif berupa teguran tertulis. BI dapat merekomendasikan kepada otoritas berwenang untuk melakukan tindakan sesuai kewenangannya seperti pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha. (Tim Komunikasi Publik / @bakohumas)


chevron_left
icon
Walikota Ajak Lestarikan Budaya Cirebon
SIARAN PERS Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Percepat Penyaluran Dana Desa
icon
chevron_right