RSS
refresh
close
Memuat
Komentar24
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 23.20.120.3
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • Rizki
    6 Agt 2017 15:18
    Calo di terminal Harjamukti banyak sekali dan petugas resminya tidak ada ketika saya datang (13:50, 6 Agustus 2017. Beli tiket di loket di terminal Harjamukti dan ketika di bus di tukar tiketnya. Rupanya tiketnya beda dengan yang di loket. Ada perbedaan 20 ribu. Bahkan beli tiket di loket pun bisa ditipu. Ampun
  • Wong Pecilon
    27 Jul 2017 13:52
    Pelanggaran lalu lintas banyak terjadi di depan CSB Mall dan SMK BPK PENABUR, terutama dalam hal melawan arus dan tidak menggunakan helm, kalau bisa U-TURN di depan bekas DAMRI di tutup saja.
  • ROYAN SULAIMAN
    30 Mei 2017 14:07
    Assalamualaikum
    Pak walikota

    Selamat Menunaikan ibadah puasa
    Saya ingin memberi masukan

    Tiket Masuk ke tempat2 wisata di cirebon sepertinya kemahalan Di Kuningan saja tiket masuk objek wisata - 5000/7000

    Jangan mahal2 agar orang cirebon maupun wisatawan yg datang tidak kapok berkunjung ke cirebon

    Pelanggaran lalu lintas banyak terjadi di depan CSB Mall dan SMK BPK PENABUR, terutama dalam hal melawan arus dan tidak menggunakan helm, kalau bisa U-TURN di depan bekas DAMRI di tutup saja.

    Berkaca pada tahun2 yang lalu Menanggapi fenomena pedagang musiman di alun2 kejaksan/titik yg lainnya di bulan ramadhan, alangkah baiknya bila PEMKOT MEMFASILITASI atau menyediakan tempat/lokasi tertentu agar tertata rapih,dan kendaraan yg datang pun tidak parkir sembarangan

    mari kita jadikan BRAND IMAGE KOTA CIREBON menjadi lebih baik lagi,

    bersih(fasilitas kebersihan ada di setiap area publik)

    indah(pohon2 rindang/taman di setiap perempatan
    baliho2 yg bikin ruwed kalo bisa di copot),

    tertib(pengendara/warganya taat hukum)

    aman (aman dari gengster/kumpulan2 orang yg suka kliaran/kongkow2 di pinggir jalan kalo malem)

    Semoga aspirasi kecil ini di dengar, maju terus kota cirebon.

    Waalaikum salam
  • Reza Bintang
    26 Apr 2017 20:00
    Yth. Pemkot Kota Cirebon
    Saya ingin memberikan sedikit komentar tentang Jalan Cipto MK tepatnya di depan CSB Mall. Dengan keadaan sekarang Kota Cirebon semakin ramai baik oleh masyarakat Cirebon sendiri maupun wisatawan yyang melewati Jlan Cipto MK ini sangat merepotkan karena keadaan selalu macet dan padat,terlebih pada waktu weekend. Saran saya semoga pemkot Cirebon bisa memfokuskan ruas jalan disana menjadi lebih lebar lagi dan apabila memungkinkan dijadikan satu arah saja (one way), mungkin satu arah jalan bisa akan menguraikan kemacetan. Trims
  • mana saber pungli cirebon
    22 Mar 2017 17:09
    https://m.detik.com/news/berita/d-3453929/minta-duit-ke-pemilik-ruko-2-pns-kecamatan-ciracas-kena-ott

    http://www.radarcirebon.com/beredar-info-kpk-geledah-pd-pembangunan-dirut-tak-ada-tamu-dari-kpk.html

    mana saber pungli cirebon,jangan2 cuma formalitas.malu malu.uang pajak rakyat dibagi2, pemda pura2 ga tau,banyak oknum pns yg mainin duit rakyat sih.
  • mana saber pungli,tau laporkan!!!
    22 Mar 2017 16:48
    https://m.detik.com/news/berita/d-3453929/minta-duit-ke-pemilik-ruko-2-pns-kecamatan-ciracas-kena-ott
  • Edis
    21 Mar 2017 09:23
    Assalamulaikum wr.wb.
    Pak wali yang terhormat, saya hanya ingin bertanya kepada bapak tentang berberapa hal :
    1. Apaka di pemkot sudah membentuk tim SABER PUNGLI? Kalau sudah, sejauh mana hasil dari tim SABER PUNGLI, karena masih banyak di sekolah-sekolah negeri yang memungut biaya yang cukup besar terutama pada siswa kelas 6 SD. kalau tidak salah semua kegiatan siswa dibiayai oleh dana BOS. Kalau belum di bentuk kenapa?
    2. Untuk layanan pengaduan masyarakat kenapa sulit dibuka? sekarang zamannya digital, kenapa kta tidak memanfaat media sosial sebalai layanan pengaduan masyarakat biar lebih mudah dan cepat.
    Sekian dan terima kasih. mohon maaf apabilah kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati bapak. sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar2nya.
  • Winayu
    26 Feb 2017 12:38
    Salam...

    Saya hampir setahun tinggal di cirebon. Ketika berkeliling di kota cirebon, saya melihat banyak :
    1. sampah berserakan yakni
    - Di pinggir jalan di sepanjang jalan Siliwangi (Sekitar depan Mall Surya)
    - Area Stadion lapangan sepak bola terdapat sampah di tempaat duduk penonton
    - Area berjualan PKL di stadion ketika hari minggu pagi, sore hari masih terdapat sampah
    - Minggu siang masih terdapat sampah di area bekas car free day
    - Sepanjang jalan pasar kanoman yang terlihat kumuh, dan terdapat genangan air hitam ketika hujan selesai
    - Dan beberapa spot/jalan di kota cirebon
    2. Sungai di belakang grage mall terdapat sampah
    3. Rumput liar di sepanjang trotoar (diantranya di trotoar sekitar jalan Ciptomangunkusumo) dan di jaln samadikun/jl sisingamaaraja
    4. Ruang publik/taman yang saya pikir minim, sehingga susah mencari tempat nongkrong selain di cafe2 dipinggir jalan.
    5. Budaya Tertib berlalu lintas warga yang kurang. Misal : 1 motor dikendarai oleh 3 orang dewasa terlebih tidak menggunakan Helm, pengemudi motor yang tidak menggunakan Helm, menerobos lampu merah untuk pengguna motor dan angkutan umum.

    Sebagai warga baru dan dengan melihat potensi kota cirebon yang masih bisa dikembangkan sebagai kota wisata kuliner dan Budaya (Kraton dan Batik), saya berharap Cirebon bisa menjadi kota wisata yang Bersih, Ramah dan tertib berlalu lintas, dan nyaman untuk warganya dengan menyediakan ruang public sebagai tempat berkumpul/tempat beraktivitas/menyalurkan hobi yang positif bagi pemuda, tempat melepas lelah dan berekreasi untuk keluarga.
  • Iis Nur Afni
    15 Feb 2017 19:30
    Pak Wali yang terhormat,

    Mohon penanggulangan kali Kriyan yang sering banjir. Penyebab banjir karena masyarakat sekitar selalu membuang sampah pada bantaran kali. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah di daerah kami.
    Maka dari itu saya mewakili penduduk sekitar kali kriyan ingin meminta perhatian Bapak, pada permasalahan banjir yg selalu menjadi momok bagi kami.
    Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
  • IVAN
    1 Feb 2017 15:57
    kenapa di kota cirebon tidak terdaftar data SKPD kota cirebon ?
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Langkah Percepatan Reforma Agraria
share
share
arrow_upward
Langkah Percepatan Reforma Agraria
  • schedule28 Maret 2017
  • persondkis05
  • visibility0
  • labelArtikel

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berkomitmen melaksanakan reforma agraria, salah satu agenda utama Nawacita. Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 pada 16 Mei 2016, tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:

  1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
  2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
  3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
  4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
  5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan itu, Presiden pun berulangkali tegas mengingatkan para Menteri terkait agar merealisasikan pendataan 4 juta hektar lebih tanah negara untuk diberikan kepada rakyat, termasuk program sertifikasi tanah bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam beberapa kesempatan Presiden juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk fokus terhadap, bukan saja menuntaskan program sertifikasi lahan bagi masyarakat tidak mampu, namun juga segera melakukan pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya kepadarakyat. Termasuk di dalamnya tanah Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang serta tanah-tanah telantar.

image

Selain kepada Kementerian Agraria, Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penataan aset 4,8 juta hektar lebih hutan negara agar bisa dikelola masyarakat ekonomi terbawah. "Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset ini betul-betul dikawal betul agar tepat sasaran. Serta mampu menyentuh 40% rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah," kata Presiden Joko Widodo disampaikan pada rapat terbatas yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan di Kantor Presiden Jakarta Rabu (22/3/2017).

Reforma agraria adalah salah satu upaya pemerataan dilakukan pemerintah. Lewat reforma agraria, akan terjadi peningkatan produktivitas rakyat, serta mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan. Pemerintah RI, melalui kementerian ATR dan KLHK, telah melakukan pendataan 21,7 juta hektare lahan yang siap untuk diredistribusi dan diakses rakyat melalui program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial.

“Saya mencatat ada 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di mana 71 persen menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan,” papar Presiden RI ketujuh ini.

image

Presiden juga menegaskan bahwa yang mendapatkan hak untuk mengakses program Perhutanan Sosial adalah rakyat, koperasi, kelompok tani dan gapoktan (keluarga kelompok tani). “Karena kita ingin mengkorporasikan petani, mengkorporasikan koperasi. Masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan secara legal masuk kedalam perekonomian formal berbasis sumber daya hutan,” tambah Presiden Jokowi.

Menindaklanjuti perintah Presiden, dibawah koordinasi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kementerian ATR/BPN dan KLHK, telah tersusun sejumlah program dan langkah untuk melaksanakan Reforma Agraria seluas kurang lebih 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar harus selesai dalam dua tahun ke depan.

image

Menurut Menko Darmin, reforma agraria nantinya tidak hanya berhenti pada pemberian ijin perhutanan sosial, tapi juga diikuti dengan program-program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan. Antara lain, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan penyuluhan, akses pada informasi pasar, teknologi, akses pembiayaan dan penyiapan pasca panen. Presiden juga meminta diperhatikan pengembangan aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agro-forestry, tapi juga bisa dikembangkan ke bisnis eko wisata, bisnis agro, bisnis bio energi, bisnis hasil hutan bukan kayu, serta bisnis industri kayu.

Sejak tahun 2005, Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan sosialisasi Reforma Agraria kepada berbagai pihak, baik di kalangan pemerintahan, akademisi, pegiat agraria dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan perangkat peraturan perundang-undangan pertanahan yang ada, Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di berbagai daerah telah disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat, seperti di Badega (Garut), Cianjur, Sukabumi, Kuningan dan Batang (Jawa Tengah). Namun demikian, terhadap target TORA yang berada dalam kewenangan kementerian/lembaga lain, yang juga membutuhkan penetapan tersendiri untuk dapat dijadikan sebagai TORA, dalam hal ini tanah tarnsmigrasi yang belum bersertipikat dan tanah dari pelepasan kawasan hutan, kiranya sosialisasi dan tindaklanjut kegiatan Reforma Agraria baru dapat dilakukan setelah penetapan landasan hukum yang memadai, yang disepakati berupa Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

**Dit. Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo


chevron_left
icon
5 Pilar Kurangi Penyakit Berbasis Lingkungan
Hari Air Dunia Mengingatkan Kembali Akan Pentingnya Air dan Pengelolaan Air Limbah
icon
chevron_right