RSS
refresh
close
Memuat
Komentar12
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.205.173.230
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • VAlentino
    21 Jan 2017 11:51
    mau memneritahukan kepada walikota cirebon agar diperhatikan,pembuatan trotoar masih saja ada pungli dari mandor2 pekerjanya,kita warga cirebon diminta biaya 1,5 juta...ini kan program dari pemda cirebon kenapa masyarakat masi diminta uang,..tolong sekali lagi pemerintah daerah agar diperhatikan...khususnya untuk walikota agar segera ditindak tegas masalah pungli..bagaimana cirebon akan maju klo pungli masih saja beredar secara bebas, agar pemerintah daerah jangan hanya tutup mata dan tutup telinga.TERIMA KASIH
  • Vanza
    15 Jan 2017 15:53
    Kepada yth pemkot kota cirebon.
    Di cirebon ini sangat minim penataan kota yg indah , rapih ,bersih ,dan tertib . Terutama penataan PKL DLL , menurut saya PKL Itu sangat menggangu kenyamanan dan hak para PEDESTARIAN , apalagi PKL ITU sering sekali membuat kawasan kota ini semakin kotor udah kotor malah tambah KOTOR . Saya mohon kpd pihak berwenang untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik lagi , bersih ,tertib ,indah dan pintar . Masalah nya dari dulu pkl selalu gagal di tertibkan
    Terima kasih.
  • sunarto
    12 Jan 2017 13:58
    sebegitu SIBUK kah pejabat pem Kota Cirebon
    lihat ...... turun.............. pelanggaran penyalahgunaan ijin bangunan IMB disalah gunakan lho.......
    sampe ga ada waktu..............
  • PENTAAN KOTA,KETERTIBAN KOTA SANGAT KURANG
    11 Jan 2017 19:42
    Kepada Pemerintah terkait,mohon dengan sangat agar kota cirebon ditertibkan,dan ditata dengan sedemikian rupa,menurut saya sudah kelewatan melampaui batas,lihat saja kota,kabupaten tetangga
    di kota cirebon para pedagang kaki lima bebas berjualan dimana mana menyebabkan tidak enk dipandang,sangat mengganggu ketertiban.,para angkot dan tukang becak sembarangan berhenti,semua jalan dpat dilalui,
    mana kerja pemerintah terkait di kota cirebon,
    gaji saja mau trimaa tiap bulan,tp tdk ada kerja nyata yg membuat warga cirebon nyaman
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:27
    LIHAT Bangunan GUdang nya terutama Bagian Belakan
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:25
    pejabat DPUPSDM, Satpol PP, KLH, PTSP

    Kemana saja anda semua
    kami pembayar PAJAK menuntut hak kami
    kewajiban anda bagaimana
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:17
    pejabat yang berkompeten
    pa RW yang kebetulan juga masih berdinas di DPUPR bertitel haji seperti dibutakan dengan keberatan warga lebih berpihak ke pemilik modal
    mudah mudahan di forum ini masih ada pejabat lain yang membaca ini dan masih punya hati nurani walaupun belum berangkat haji
    kami berterimakasih bila ada pejabat pemda kota cirebon yang peduli menindaklanjuti keluhan kami ini
    mumpung pembangunan masih kira2 30 %
    hai para pejabat kota dengarkan keluhan kami
  • sunarto
    11 Jan 2017 14:11
    yang terhormat pejabat pemda kota cirebon yang terkait dengan Ijin bangunan
    mohon ditinjau ke wilayah RW 05 Kesambi baru RT 2 jalan kesambi baru
    penyalah gunaan SEmpadan bangunan ijin pembangunan Gudang di lingkungan pemukiman tanpa meminta ijin teteangga pihak pengurus RT Rw lalai
    bangunan menyalahi aturan SEMPADAN walaupun mengantongi IMB tapi pelaksanaanya inalillahi tidak mengindahkan aturan sempadan dan amdal lingkungan
    bangunan gudang dengan ketinggian lebih dari 20 meter
  • saran pdam cirebon bisa ONLINE daftar baru, cabut,dll
    10 Jan 2017 08:26
    pa, ko pdam cirebon JADUL banget, bikin web http://pdamkotacirebon.co.id/ ga bisa akses online bayar daftar baru, cabut, aduan,dll. kalah sama pemimpin di jakarta contohnya aetra,pdam jakarta bisa online semua sehari max seminggu kelar.
    sekarang http://pdamkotacirebon.co.id/ ke hacker, pertanda lemah pengawasan, pertanda ada yg mau di cokok KPK!!
  • tio
    14 Nov 2016 20:43
    Pegawai PDAM TUPAREV ga profeisonal, apalagi melayani. banyak pegawai PDAM NGEROKOK, jalan2, makan2(pemberian orang ?) di ruang kerja pada saat jam kerja!!!, klo sifat bawahan begitu jelek,itu cermin sifat asli atasannya. terutama bagian penyambungan pipa pdam baru, SELALU bagian BIAYA ga TRANSPARAN, GA ADA RINCIANNYA.BIAYA TETAP DAN VARIABEL. selalu liat dilapangan dulu baru ada biayanya(pelayanan kelas apa ini), padahal ada biaya yg pernah dikeluarkan di daerah tsb sebelumnya. terus waktu pengerjaan ga jelas patokan bisa bulanan (gile) alesannya meteran abis (alasan klise).ga ada rinciannya detail biaya, langsung jebret 7 jutaan.moga2 Pa Jokowi sidak pungli di PDAM tuparev cirebon.

    ga bisa online seperti PLN sambung baru ato aetra jakarta.kalah inovasi sama BUMD lain (emang disengaja x, dibiarkan, biar rejeki tatap muka ga ilang)
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
Ayo Kawal Uang Rakyat, Cegah Korupsi Sebelum Terjadi
share
share
arrow_upward
Ayo Kawal Uang Rakyat, Cegah Korupsi Sebelum Terjadi
  • schedule9 Desember 2016
  • personkukuh
  • visibility380
  • labelArtikel

imageKejaksaan sebagai bagian dari instrumen pemerintah turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya yang saat ini tengah diprioritaskan oleh Korps Adhyaksa untuk mendukung pemerintah memajukan Indonesia.

imagePeran hukum sebagai sarana pembaharuan sosial sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Inpers tersebut lebih menitik beratkan pada strategi pencegahan (23 butir) dibanding dengan strategi penegakan hukum/pemberatasan (8 butir). “Tindakan pencegahan tidaklah populer dibanding dengan penegakan hukum secara represif, karena pendekatan pencegahan bekerja dalam senyap sehingga tidak diketahui oleh banyak orang,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Bogor, beberapa waktu lalu.

imageUntuk mendukung Pemerintahan Jokowi-JK mencegah korupsi, Kejaksaan memiliki beberapa program unggulan antara lain Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P/ TP4D). Tim ini dibentuk sebagai implementasi dari  Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. TP4P maupun TP4D berperan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara memberikan pendampingan hukum pada proyek strategis nasional.

imageDiusianya yang masih seumur jagung, TP4P dan TP4D telah mencetak prestasi gemilang. TP4P mendampingi pengadaan penyewaan pembangkit listrik terapung “Leasing Marine Vessel Power Plant” (LMVPP) oleh PT. PLN (Persero) untuk menanggulangi krisis listrik di 5 wilayah di Indonesia. Sistem pembangkit listrik terapung membuat PLN berhemat Rp1,5 triliun per tahun.

imageTP4P berperan pula pada pembebasan jalur 2 Jalan By Pass Kota Padang dengan melibatkan seluruh SKPD terkait. TP4P juga mempercepat pembangunan Transmisi Tanjung Uban – Sri Bintan – Air Raja – Kijang dan Gardu Induk Sri Bintan dari dua tahun menjadi tiga bulan dan membuat PLN berhemat Rp11,26 miliar per bulan. Bila keseluruhan beban sudah beralih pada sistem interkoneksi, penghematan biaya operasional mencapai Rp24,7 miliar per bulan.

imageTerkait percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dengan memberikan pertimbangan hukum. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Kejaksaan RI, Datun dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) dengan Surat Kuasa Khusus (SKK).

Hingga Oktober 2016, Bidang Datun Kejaksaan telah melakukan penyelamatan keuangan negara Rp20.3 T dan tanah seluas 7902 m². catatan gemilang lain yang berhasil dicetak Datun selama 2016 ini adalah memberikan pendapat dan pendampingan hukum terhadap proyek-proyek/aset yang bernilai Rp232,4 triliun dan U$264,8 ribu. Pencapaian lain dari Datun yang tak boleh dipandang sebelah mata adalah pemulihan keuangan/ kekayaan negara senilai Rp49.2 miliar. “Datun bisa menjadi ujung tombak penyelamatan keuangan negara,” ujar Jaksa Agung.

Untuk menciptakan generasi antikorupsi, Kejaksaan memiliki program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, kegiatan penyuluhan hukum terhadap anak-anak usia sekolah mulai dari SD hingga SMA. Program yang merupakan perwujudan Nawa Cita ke-8 ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang hukum sejak dini sehingga tercipta generasi sadar hukum.

Korps Adhyaksa juga melakukan pencegahan korupsi melalui inovasi. Sejumlah Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri telah membuat terobosan berbasis teknologi untuk melayani publik. Dari Aceh sampai Papua bergiat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik memanfaatkan kemajuan teknologi seperti aplikasi manajemen online yang dikembangkan Kejati Jawa Barat, sistem izin jenguk online yang dibuat Kejari Sleman hingga pelayanan tilang drive- thru oleh Kejari Surabaya. “Kepercayaan masyarakat tidak semata dibangun melalui peningkatan kinerja, tetapi juga dengan memperbaiki kualitas pelayan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang harus senantiasa dipelihara sehingga masyarakat dan pencari keadilan merasakan kehadiran negara melalui Kejaksaan,” kata Jaksa Agung.

Tentu saja sederet upaya pencegahan yang dilakukan tidak boleh mendegradasi tugas dan kewenangan melalui pendekatan penindakan. Manakala ditemukan fakta dan bukti tentang praktik korupsi dalam  penyelenggaraan negara, penindakan harus dilakukan.

Bidang Pidana Khusus memiliki SATGASSUS P3TPK yang dibentuk sejak 08 Januari 2015, berperan mengoptimalisasi upaya pemberantasan korupsi sekaligus untuk menuntaskan perkara yang menjadi tunggakan.

Sampai Oktober 2016, Kejaksaan telah menyelamatkan uang negara senilai Rp275,6 miliar. Tak berhenti sampai disana, Bidang Pidsus Kejaksaan juga berhasil mengeksekusi uang pengganti Rp.212,2 miliar dan pidana denda: Rp41,6 miliar. Prestasi membanggakan lain yang berhasil dicapai Bidang Pidsus Kejaksaan adalah hasil pengoperasian barang rampasan senilai Rp1,1 triliun.

Dalam memerangi korupsi, Kejaksaan bersinergi dengan penegak hukum lain serta terus meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan bahu membahu, korupsi akan lebih mudah diberantas dari bumi pertiwi. AYO KAWAL UANG RAKYAT, karena korupsi merupakan musuh bersama.

Tim Puspenkum Kejaksaan Agung dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


chevron_left
icon
PEMKOT CIREBON SIAP BERSINERGI TANGGULANGI BENCANA
HARI BHAKTI TRANSMIGRASI KE-66 TRANSMIGRASI MENDUKUNG TERWUJUDNYA DESA MANDIRI DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN WILAYAH
icon
chevron_right