RSS
refresh
close
Memuat
Komentar24
add_circle
refresh
close
Memuat
Berikan Komentar Anda
close
Perhatian:
close
Media ini disediakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik. Bagi Anda yang ingin melaporkan pengaduan atau membutuhkan tanggapan dan respon, silahkan kunjungi laman berikut.
Komentar yang berisi SARA dan Pornografi akan dihapus.
Silahkan masukan nama Anda
Silahkan masukan komentar Anda
refresh
Kata yang Anda masukan tidak sesuai
Informasi Anda:
close
Alamat IP: 54.166.203.76
Sistem Operasi:
Peramban: CCBot versi 2.0
  • Rizki
    6 Agt 2017 15:18
    Calo di terminal Harjamukti banyak sekali dan petugas resminya tidak ada ketika saya datang (13:50, 6 Agustus 2017. Beli tiket di loket di terminal Harjamukti dan ketika di bus di tukar tiketnya. Rupanya tiketnya beda dengan yang di loket. Ada perbedaan 20 ribu. Bahkan beli tiket di loket pun bisa ditipu. Ampun
  • Wong Pecilon
    27 Jul 2017 13:52
    Pelanggaran lalu lintas banyak terjadi di depan CSB Mall dan SMK BPK PENABUR, terutama dalam hal melawan arus dan tidak menggunakan helm, kalau bisa U-TURN di depan bekas DAMRI di tutup saja.
  • ROYAN SULAIMAN
    30 Mei 2017 14:07
    Assalamualaikum
    Pak walikota

    Selamat Menunaikan ibadah puasa
    Saya ingin memberi masukan

    Tiket Masuk ke tempat2 wisata di cirebon sepertinya kemahalan Di Kuningan saja tiket masuk objek wisata - 5000/7000

    Jangan mahal2 agar orang cirebon maupun wisatawan yg datang tidak kapok berkunjung ke cirebon

    Pelanggaran lalu lintas banyak terjadi di depan CSB Mall dan SMK BPK PENABUR, terutama dalam hal melawan arus dan tidak menggunakan helm, kalau bisa U-TURN di depan bekas DAMRI di tutup saja.

    Berkaca pada tahun2 yang lalu Menanggapi fenomena pedagang musiman di alun2 kejaksan/titik yg lainnya di bulan ramadhan, alangkah baiknya bila PEMKOT MEMFASILITASI atau menyediakan tempat/lokasi tertentu agar tertata rapih,dan kendaraan yg datang pun tidak parkir sembarangan

    mari kita jadikan BRAND IMAGE KOTA CIREBON menjadi lebih baik lagi,

    bersih(fasilitas kebersihan ada di setiap area publik)

    indah(pohon2 rindang/taman di setiap perempatan
    baliho2 yg bikin ruwed kalo bisa di copot),

    tertib(pengendara/warganya taat hukum)

    aman (aman dari gengster/kumpulan2 orang yg suka kliaran/kongkow2 di pinggir jalan kalo malem)

    Semoga aspirasi kecil ini di dengar, maju terus kota cirebon.

    Waalaikum salam
  • Reza Bintang
    26 Apr 2017 20:00
    Yth. Pemkot Kota Cirebon
    Saya ingin memberikan sedikit komentar tentang Jalan Cipto MK tepatnya di depan CSB Mall. Dengan keadaan sekarang Kota Cirebon semakin ramai baik oleh masyarakat Cirebon sendiri maupun wisatawan yyang melewati Jlan Cipto MK ini sangat merepotkan karena keadaan selalu macet dan padat,terlebih pada waktu weekend. Saran saya semoga pemkot Cirebon bisa memfokuskan ruas jalan disana menjadi lebih lebar lagi dan apabila memungkinkan dijadikan satu arah saja (one way), mungkin satu arah jalan bisa akan menguraikan kemacetan. Trims
  • mana saber pungli cirebon
    22 Mar 2017 17:09
    https://m.detik.com/news/berita/d-3453929/minta-duit-ke-pemilik-ruko-2-pns-kecamatan-ciracas-kena-ott

    http://www.radarcirebon.com/beredar-info-kpk-geledah-pd-pembangunan-dirut-tak-ada-tamu-dari-kpk.html

    mana saber pungli cirebon,jangan2 cuma formalitas.malu malu.uang pajak rakyat dibagi2, pemda pura2 ga tau,banyak oknum pns yg mainin duit rakyat sih.
  • mana saber pungli,tau laporkan!!!
    22 Mar 2017 16:48
    https://m.detik.com/news/berita/d-3453929/minta-duit-ke-pemilik-ruko-2-pns-kecamatan-ciracas-kena-ott
  • Edis
    21 Mar 2017 09:23
    Assalamulaikum wr.wb.
    Pak wali yang terhormat, saya hanya ingin bertanya kepada bapak tentang berberapa hal :
    1. Apaka di pemkot sudah membentuk tim SABER PUNGLI? Kalau sudah, sejauh mana hasil dari tim SABER PUNGLI, karena masih banyak di sekolah-sekolah negeri yang memungut biaya yang cukup besar terutama pada siswa kelas 6 SD. kalau tidak salah semua kegiatan siswa dibiayai oleh dana BOS. Kalau belum di bentuk kenapa?
    2. Untuk layanan pengaduan masyarakat kenapa sulit dibuka? sekarang zamannya digital, kenapa kta tidak memanfaat media sosial sebalai layanan pengaduan masyarakat biar lebih mudah dan cepat.
    Sekian dan terima kasih. mohon maaf apabilah kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati bapak. sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar2nya.
  • Winayu
    26 Feb 2017 12:38
    Salam...

    Saya hampir setahun tinggal di cirebon. Ketika berkeliling di kota cirebon, saya melihat banyak :
    1. sampah berserakan yakni
    - Di pinggir jalan di sepanjang jalan Siliwangi (Sekitar depan Mall Surya)
    - Area Stadion lapangan sepak bola terdapat sampah di tempaat duduk penonton
    - Area berjualan PKL di stadion ketika hari minggu pagi, sore hari masih terdapat sampah
    - Minggu siang masih terdapat sampah di area bekas car free day
    - Sepanjang jalan pasar kanoman yang terlihat kumuh, dan terdapat genangan air hitam ketika hujan selesai
    - Dan beberapa spot/jalan di kota cirebon
    2. Sungai di belakang grage mall terdapat sampah
    3. Rumput liar di sepanjang trotoar (diantranya di trotoar sekitar jalan Ciptomangunkusumo) dan di jaln samadikun/jl sisingamaaraja
    4. Ruang publik/taman yang saya pikir minim, sehingga susah mencari tempat nongkrong selain di cafe2 dipinggir jalan.
    5. Budaya Tertib berlalu lintas warga yang kurang. Misal : 1 motor dikendarai oleh 3 orang dewasa terlebih tidak menggunakan Helm, pengemudi motor yang tidak menggunakan Helm, menerobos lampu merah untuk pengguna motor dan angkutan umum.

    Sebagai warga baru dan dengan melihat potensi kota cirebon yang masih bisa dikembangkan sebagai kota wisata kuliner dan Budaya (Kraton dan Batik), saya berharap Cirebon bisa menjadi kota wisata yang Bersih, Ramah dan tertib berlalu lintas, dan nyaman untuk warganya dengan menyediakan ruang public sebagai tempat berkumpul/tempat beraktivitas/menyalurkan hobi yang positif bagi pemuda, tempat melepas lelah dan berekreasi untuk keluarga.
  • Iis Nur Afni
    15 Feb 2017 19:30
    Pak Wali yang terhormat,

    Mohon penanggulangan kali Kriyan yang sering banjir. Penyebab banjir karena masyarakat sekitar selalu membuang sampah pada bantaran kali. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah di daerah kami.
    Maka dari itu saya mewakili penduduk sekitar kali kriyan ingin meminta perhatian Bapak, pada permasalahan banjir yg selalu menjadi momok bagi kami.
    Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
  • IVAN
    1 Feb 2017 15:57
    kenapa di kota cirebon tidak terdaftar data SKPD kota cirebon ?
  • Buka lebih banyak
Informasi Publik
close
Layanan Publik
close
Agenda Wali Kota
close
Memuat
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
close
photo
supervisor_account
schedule
location_city
place
home
Profil
Informasi
menu
Profil
Informasi
icon
AKSI KOLEKTIF UNTUK TUJUAN BERSAMA: PENGELOLAAN 15 DANAU PRIORITAS NASIONAL
share
share
arrow_upward
AKSI KOLEKTIF UNTUK TUJUAN BERSAMA: PENGELOLAAN 15 DANAU PRIORITAS NASIONAL
  • schedule11 Mei 2017
  • persondkis05
  • visibility0
  • labelArtikel

Jakarta  – Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keindahan alam luar biasa, salah satunya adalah danau yang tersebar di berbagai pulau. Selain sebagai sumber air minum dan sumber air untuk keperluan sehari-hari, danau juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku industri, sarana transportasi air, energi, irigasi, pariwisata, serta sumber protein dari usaha perikanan. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan danau, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) menggelar Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan” di Jakarta, 9-10 Mei 2017. Lokakarya tersebut mendiskusikan beberapa isu strategis yang sangat penting untuk diselesaikan, antara lain pencemaran air akibat aktivitas di dalam dan sekitar kawasan ekosistem danau, tata ruang penggunaan wilayah kawasan danau yang holistik, peraturan dan manajemen yang terintegrasi dan sinergi dalam pengelolaan danau berkelanjutan, serta pemanfaatan kawasan danau untuk aktivitas pariwisata yang berkelanjutan.

Pada lokakarya hari pertama yang diselenggarakan di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas, hadir sebagai pembicara, para akademisi, peneliti, termasuk dosen Universitas Helsinki Pasi Lehmusluoto, serta perwakilan kementerian/lembaga. Berbagai isu penting terkait danau, antara lain pengelolaan danau dalam perspektif limnologi, pengelolaan infrastruktur sumber daya air danau secara berkelanjutan, dan pemanfaatan danau yang berwawasan lingkungan menjadi pembahasan utama. Sedangkan pada hari kedua di Hotel Aryaduta, para pemimpin daerah, yakni Bupati Toba Samosir, Bupati Agam, Bupati Gorontalo, dan Bupati Semarang, duduk bersama untuk menelaah kondisi dan permasalahan pengelolaan empat danau, yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening. Setelah itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya duduk dalam satu sesi bersama-sama membahas solusi kebijakan meliputi sisi perencanaan, kelembagaan, hingga regulasi pengelolaan danau.

imageDalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ketahanan air, termasuk eksistensi danau, adalah salah satu prioritas. Ada lima belas danau yang menjadi prioritas, yakni Danau Rawapening di Jawa Tengah, Rawa Danau di Banten, Danau Batur di Bali, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kerinci di Jambi, Danau Maninjau, Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Danau Matano di Sulawesi Selatan, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Jempang di Kalimantan Timur, dan Danau Sentani di Papua. Secara total, Indonesia memiliki 840 danau dengan tipologi yang sangat bervariasi. Sebagian besar danau di Indonesia merupakan danau alami. Luas seluruh danau mencapai 7.103 kilometer persegi. Danau-danau tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua, dengan rincian sebagai berikut:

image

  • Sumatera sebanyak 170 danau dengan jumlah luas maksimum 3.700 kilometer persegi
  • Kalimantan sebanyak 139 danau dengan luas maksimum 1.142 kilometer persegi
  • Jawa dan Bali sebanyak 31 danau luas total 62 kilometer persegi
  • Sulawesi sebanyak 30 danau dengan luas 1.599 kilometer persegi
  • Papua sebanyak 127 danau dengan luas lebih dari 600 kilometer persegi

Pemanfaatan ekosistem danau di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang saat ini telah mencapai 250 juta orang. Namun, pemanfaatan danau dan kawasan di sekitarnya yang kurang terkendali menyebabkan kondisi ekosistem danau mengalami degradasi yang semakin berat. Pemerintah perlu melakukan upaya terobosan agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem danau sehingga pemanfaatan ekosistem danau selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dasar pembangunan nasional.  “Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan lingkungan. Pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat,” tegas Menteri Bambang.

Oleh karena itu, meski para pemangku kepentingan umumnya memiliki tujuan yang berbeda, namun dalam upaya optimalisasi potensi danau, aksi kolektif (collective goals) untuk tujuan bersama (common goals) pengelolaan danau berkelanjutan harus menjadi prioritas. Kunci keberhasilan aksi kolektif tersebut adalah koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses. Hingga kini, baik secara regulasi maupun kelembagaan, belum ada institusi yang bisa disebut sebagai leading sector dalam pengelolaan danau. Danau dikelola terbatas secara parsial sebagai bagian dari tugas masing-masing institusi negara, baik di level pusat maupun daerah sesuai regulasi sektoral.

Sebelumnya, pemerintah berupaya menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Danau sebagai turunan dari Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun, seiring dengan dibatalkannya undang-undang tersebut melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, maka proses penyusunan peraturan danau tersebut otomatis ikut terhenti karena payung hukum yang digunakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan” turut membahas perlunya kerangka regulasi danau sebagai bagian upaya pengelolaan danau berkelanjutan. Hasil lokakarya akan menjadi dasar atau pijakan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan, serta untuk membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Dengan demikian, adanya kebijakan dan peraturan yang jelas membuat pemerintah dapat merancang perencanaan dan kelembagaan yang mapan dalam pengelolaan danau di Indonesia pada masa mendatang,” tutur Menteri Bambang. **Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


chevron_left
icon
Buka Koneksi dengan Negara IORA, RI Selenggarakan BEC II
Pengumuman Pemilihan Langsung Puskesmas Pamitran
icon
chevron_right